2021-11-24 10:58:51

Tujuh Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pemandangan Umum Atas Diajukanya RAPBD Tahun 2022



Banyuwangi-Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi yang disampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Selasa,23 Nopember 2021.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD,M.Ali Mahrus dan dihadiri Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati,H.Sugirah serta Sekretaris Daerah,H.Mujiono beserta jajaran.

Mendapatkan urutan pertama Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan melalui bicaranya, Hadi Widodo menambahkan, bahwa mendukung dan mendukung upaya eksekutif merumuskan 9 prioritas daerah yang dibagi menjadi dua fokus Prioritas yaitu, Prioritas wajib serta Prioritas Pendukung.

Dalam program tersebut Fraksi PDI Perjuangan meminta ada beberapa hal yang perlu ditambahkan agar bisa juga menjadi prioritas tambahan, "ucap Hadi dihadapan rapat paripurna.

Untuk inovasi publik harus ada akselerasi peningkatan capaian output dan outcome, transparansi layanan dan akuntabilitas, serta perbaikan kualitas layanan, Fraksi PDI Perjuangan meminta ada perbaikan layanan yang ramah difabel bisa segera direalisasikan tahun anggaran mendatang.

Komitmen menurunkan, penghapusan penghapusan, penghapusan batas, dan pengurangan dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Social Safety Net tetap dilanjutkan dan salah satu program yang harus terus dikuatkan demi membantu masyarakat rentan dibawah.

“Terkait rencana pengurangan Alokasi Dana Desa (AD) kita meminta terlebih dahulu agar eksekutif terlebih dahulu, “ ucap Hadi Widodo.

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya,H.Susiyanto menyampaikan,berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,27 hingga 5,29 persen pada dasarnya FPKB memahami,bahwa, pemerintah daerah terus realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021. 

Meski demikian, FPKB mengingatkan bahwa asumsi itu harus dilakukan dengan upaya nyata dalam pemulihan ekonomi masyarakat. 

FPKB juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peran sektor yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi. 

Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan anggaran disektor riil dengan harapan bisa melanjutkan kerja positifnya di tahun 2022, “ Ucap H.Susiyanto dihadapan rapat paripurna.

Proyeksi PAD tahun 2022 ini, tidak sejalan dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi, yakni sebesar 10 – 15%. angka 483,7 milyar ini nilainya lebih kecil dibanding PAD tahun 2021 yakni Rp. 592 milyar. Seharusnya, angka perkiraan PAD tahun 2022 labih besar dari tahun sebelumnya. 

Padahal, dalam kesepakatan KUA-PPAS, eksekutif dan legislatif telah menyepakati kenaikan PAD tahun 2022 di angka 534 milyar, itupun masih jauh dari amanat RPJMD. Sehingga FPKB perlu mempertanyakan hal tersebut, “ ungkap juru bicara FPKB.

Sebagaimana prioritas wajib dalam RAPBD 2022, bahwa agenda peningkatan SDM, berintegritas, dan berdaya saing harus dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas dibidang pendidikan.

 Pendidikan yang merata termasuk bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. setiap tahunnya, anggaran anggaran di bidang pendidikan relatif besar, dalam RAPBD 2022ini dialokasikan sebesar 1,1 trilyun .

 Besarnya anggaran dibidang pendidikan ini harus mampu dimanfaatkan oleh semua elemen masyarakat, baik pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan nonformal.

 “ FPKB berharap kepada eksekutif untuk memaksimalkan seluruh potensi pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan pesantren demi terwujudnya sdm unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” ucap H.Susiyanto.

Pemandangan Umum fraksi Demokrat melalui juru bicaranya,Emy Wahyuni ​​Dwi Lestari menyampaikan, FPD mengapresiasi tekad dan komitmen eksekutif di tahun 2022 mendatang, yang akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi sembari mengendalikan pandemi covid-19, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan SDM yang unggul serta meningkatkan pelayanan publik.

“Tekad dan komitmen eksekutif tersebut tidak selaras dengan perkiraan pertmbuhan ekonomi Banyuwangi yang masih pesimis dikisaran 4,27 hingga 5,29 persen,padahal Pemprov Jatim telah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 jauh lebih tinggi yakni 5,4 persen,” ucap Emy Wahyuni.

Selain itu eksekutif juga berkomitmen dan terus meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber sumber PAD dengan berbagai cara, agar kapasitas fiskal daerah kuat di tahun 2022.

 Tetapi pada RAPBD tahun 2022, target PAD malah malah diturunkan, dari perkiraan di KUA-PPAS 2022 sebesar Rp. 534,2 milyar, menjadi Rp. 483,0 milyar, atau turun sekitar Rp. 51,2 milyar. 

“Kondisi tersebut menunjukkan tekad yang besar untuk tidak bersungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD sebagaimana yang diharapkan dan komitmennya,” ucapnya.

 Selanjutnya pada RAPBD Tahun 2022, Pemerintah daerah menganggarkan penyertaan modal daerah ke PUDAM sebesar Rp. 9 milyar. Padahal di tahun 2021 ini sudah ada penyertaan modal ke PUDAM sebesar Rp. 10,4 milyar.

FPD mewanti-wanti agar PUDAM tidak hanya mengandalkan modal dari pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan. Pihak manajemen (direktur jajaran) PUDAM harus membuat banyak inovasi dan kreativitas, agar keuntungannya juga meningkat. 

“ Percuma saja bila laba PUDAM ternyata jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana penyertaan modal yang digelontorkan oleh Pemerintah daerah , “ tulisnya.

Terhadap alokasi anggaran SILPA tahun 2021 yang berdaya hanya sebesar Rp. 25 milyar, menurut fraksi Demokrat kurang rasional. sebab selama 5 tahun terakhir, nilai SILPA tidak pernah di bawah Rp. 100 milyar. Apalagi penyerapan anggaran tahun 2021 hingga mendekati bulan Desember ini juga belum optimal, sehingga kami memprediksi SILPA tidak memperkirakan perkiraan yang direncanakan.

Sebagai penutup PU-nya, fraksi Demokrat ingin agar eksekutif melakukan rasionalisasi perkiraan PAD pada level yang memadai serta merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun 2022. 

Hal tersebut penting dilakukan untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi daerah pascapandemi covid-19. selain itu, konsolidasi dan reformasi fiskal daerah juga perlu dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan bermutu.

Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura melali juru bicaranya,Marifatul Kamila menyampaikan, setelah mencermati Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022, 

Dari sisi Pendapatan Fraksi Golkar-Hanura , mendukungnya kegiatan program yang kreatif inovatif, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Fraksi Golkar-Hanura juga perlu memberikan dukungan terus menerus kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk melakukan optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada.

 Fraksi kami mendukung setiap kegiatan yang mengarah pada pencapaian target pendapatan secara maksimal, untuk itu diperlukan perhatian dan sinergisitas eksekutif dan legislatif dalam rangka mendukung dan mendukung program pembangunan secara bersama-sama, semangat gotong royong dalam mewujudkan cita-cita besar kita bersama ,” ucap Marifatul Kamila dihadapan rapat paripurna.

Fraksi Golkar-HANURA juga memberikan dukungan terhadap kebijakan Umum Daerah pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dan diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi di antara lain, 

Untuk mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan efisiensi, pemberdayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah fiskal daerah.

Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya,M.Padil menyampaikan, Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. 

Dan berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta pendapatan lain daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

 “Fraksi NasDem kurang sependapat bila pendapatan daerah hanya dilakukan dengan cara hanya memperkuat peningkatan kapasitas fiskal, terutama dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir di tengah masyarakat yang baru beranjak dalam pemulihan ekonominya,” ucap M. Padi.

Fraksi NasDem berpendapat bahwa indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan masyarakat harus lebih nyata sebagaimana keadaan nyata pada Banyuwangi saat ini, terutama dalam keadaan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir, dengan asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat-tingkatan di Kabupaten Banyuwangi.

Fraksi Nasdem mengingatkan eksekuti agar hati-hati dalam menyusun Kebijakan Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah di tengah fiskal daerah.

Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya,Abdul Gofur disampaikan, dalam rangka perlindungan sosial fraksi berharap dalam anggaran dinas sosial, menyarankan ada tim khusus dari kabupaten Banyuwangi untuk menjadi referensi atau utama dalam menentukan penerima bantuan yang ada.

“ Karena dalam beberapa tahun ini banyak keluhan dari masyrakat terkait salah sasaran penerima bantuan. demi mewujudkan komitmen tersebut menghilangkan penghapusan kemiskinan dan mengurangi rasa bersalah, “ucap Abdul Gofur.

Alokasi Dana Desa yang memiliki peran strategi dalam penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat, terpaksa harus mengalami penyesuaian. 

Dalam fraksi Gerindra-PKS tersebut ingin menyampaikan beberapa hal diantaranya, 

Peristiwa covid-19 yang melanda akhir-akhir ini membuat perngkat desa dari kades samapai RT-RW berjuang keras untuk menanggulangi bersama, penuh resiko yang diambil dari tenaga, waktu bahkan karna tindakan langsung. maka saran fraksi harus ada penghargaan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah desa salah satu sektor ujung tombak dari program suksesnya pemerintah kabupaten, maka jika ada penyesuaian dengan ADD, tidak menutup kemungkinan akan menghambat hambatan anggaran2022.

Prinsipnya fraksi Gerindra-PKS meminta eksekutif untuk menilai ulang terkait rencana penyesuaian ADD, “ tulisnya.

Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan juru bicaranya, Samsul Arifin disampaikan, paparan secara umum yang dijelaskan oleh ekskutif diatas, sebenarnya adalah konsep sebagaimana tertuang pada RPJMD, sehingga dengan demikian, bila terjadi dan hanya berisikan prediksi maupun, sesungguhnya adalah keniscayaan bahkan kelaziman. 

Harapan fraksi PPP sebenarnya, apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh ekskutif adalah faktualisasi masalah yang didetailisasi persatuan perangkat kerja daerah. 

Sehingga dengan demikian kondisi riil Banyuwangi tercinta, yang dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. 

Dalam kesempatan tersebut fraksi PPP menyampaikan faktualisasi masalah atau masalah yang diketahui, diantaranya, di dinas pendidikan ,kiat apa yang dilakukan dalam menjaga peningkatan kualitas pendidikan disaat pandemi, walaupun sederet keberhasilan dapat dicapai baik tingkat nasional maupun provinsi jatim

Dinas PU Pengairan, cara pengendalian banjir saat musim penghujan seperti sekarang ini serta penyediaan air bersih yang layak minum untuk kebutuhan masyarakat luas.

Dinas PU cipta karya, perumahan, dan penggunaan penanganan, banyaknya jalan rusak yang salah satu akibatnya karena adanya tambang pasir/batu ilegal.

Dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan, memperkuat sdm melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pribadi dalam rangka menjadikan banyuwangi sebagai percontohan terkait sertifikasi bagi pelaku usaha baru.

Dinas pertanian dan pangan, cara mengatasi penurunan harga komoditas disaat masa panen,Badan Pendapatan Daerah,peningkatan pendapatan dari 483 milyar 710 ribu 407rupiahkedepan dengan menemukan terobosan baru yang terpayungi secara hukum.

RSUD Blambangan,peningkatan pelayanan serta penataan ruang sesuai kebutuhan dan peningkatan kedisiplinan belum di imbangi dengan tingkat kesejahteraan yang kapabel.yang pada hari ini terus ditingkatkan secara maksimal terutama dalam hal peningkatan pelayanan, karenanya langkah inovatif ini perlu diberikan apresiasi positif.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, peningkatan daya tarik wisata dari sisi kuantitas dan kualitas pada hari-hari sebelumnya sedang diupayakan oleh dinas pariwisata, menurut kami langkah ini sangat inovatif dan kreatif karena dasar pariwisata dapat menggairahkan perekonomian. 

Setelah tujuh fraksi menyampaikan Pemandangan Umum,rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.***



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

  • Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi
  • set-dprd@banyuwangikab.go.id
  • dprdbanyuwangi01@gmail.com
  • (0333) 424845
  • (0333) 415776

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
  • +62 852-3174-4924
  • siprada.dprdbanyuwangi@gmail.com
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka