2021-12-11 13:03:08

Pemkab Banyuwangi Ajukan Perubahan Kedua Perda Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga



Banyuwangi-DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar atas mengajukannya Raperda Perubahan Kedua Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

Rapat paripurna dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono,SH, dihadiri pula Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati,H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H.Mujiono beserta jajarannya. Sementara Camat,Lurah dan Kepala Desa mengikuti rapat melalui video teleconference, Jum'at, 10 Desember 2021.

Bupati Ipuk Fiestiandani saat membacakan nota penjelasan perubahan kedua Perda penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga ketiga menambahkan,penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) dilaksanakan sebagai bentuk akselerasi dukungan atas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelayanan penyediaan air minum kepada berupa program hibah air minum perkotaan (AMK) dan program hibah air minum berbasis kinerja (AMBK).

“Program hibah air minum perkotaan merupakan hibah dari pemerintah daerah dengan pendekatan kecepatan pusat atau berbasis output,” ucap Bupati Ipuk dihadapan rapat paripurna.

Pemerintah Daerah wajib melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diperkotaan yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada PUDAM.

yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan hibah dari pemerintah pusat daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian terkait dan BPKP.

“ Sejak mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2020 sampai tahun 2021 telah terpasang 3.675 Sambyngan Rumah atau SR dan dana hibah yang telah diterima pemerintah daerah sebesar Rp.9,5 miliar , “ jelasnya.

Sedang kan untuk tahun 2022 direncanakan dana hibah sebesar Rp. 9 miliar untuk pemasangan 3.000 sambungan rumah.

Untuk mendukung 100 persen akses aman air minum tahun 2024, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja pengelolaan PUDAM sebagai BUMD penyelenggara Sistem Penyedian Air Minum atau SPAM.

Salah satu terobosan pemerintah untuk mendukung peningkatan kinerja adalah dengan menerapkan program hibah berbasis kinerja atau Performance Based Grand melalui mekanisme dana hibah luar negeri.

“Untuk mendapatkan dana hibah dari program ini, pemerintah daerah d berinvestasi terlebih dahulu untuk melakukan investasi terlebih dahulu melalui penyertaan modal daerah kepada PUDAM ,” ucap Bupati Ipuk.

Selanjutnya, PUDAM melaksanakan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Dan kinerja utama yang menjadi sasaran program adalah tata Kelola, efisiensi operasi, keuangan dan kualitas layanan

“Saat ini merupakan tahun terakhir berlakunya Perda penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga tahun 2018-2021, sehingga perlu adanya perubahan Perda sebagai syarat utama untuk mengikuti program hibah dari pemerintah pusat untuk pengembangan PUDAM Banyuwangi kedepan,” ucapnya.

Pada tahun 2020, eksekutif dan legislatif kabupaten banyuwangi dikendalikan untuk menjual sebagian kepemilikan PT Merdeka Copper Gold Tbk untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. jumlah saham yang dijual adalah sebanyak 171.750.000 lembar saham dengan perkiraan harga jual sebesar Rp.1.000,- per lembar saham. 

Rencana penjualan saham mdka tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.

Dalam APBD tahun anggaran 2020, pendapatan dari penjualan saham MDKA dianggarkan pada rekening lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar Rp. 171.750.000.000,-. 

Pada tanggal 11 Desember 2021, Pemerintah daerah melalui PT Bahana Sekuritas sebagai penasehat investasi dan tenaga pialang berhasil menjual saham MDKA sebesar Rp. 301.421.250.000,- .

PT Bahana Sekuritas melakukan transfer hasil penjualan saham MDKA ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Desember 2020. pendapatan penjualan saham setelah dipotong biaya perantara dan transaksi sebesar Rp. 298.363.854.595,-. 

Setelah proses penjualan saham MDKA di tahun 2020, proporsi kepemilikan saham milik Pemerintah daerah menjadi sebesar 4,44%, yang terdiri dari 973.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.20 per lembar saham atau sejumlah Rp. 19.465.000.000,-.

“ Nilai sebagaimana dimaksud telah tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020,” jelas Bupati Ipuk Fiestiandani.

Selanjutnya berdasarkan perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah daerah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

Setelah Bupati menyampaikan tidak memperkenalkan Raperda Perubahan kedua Perda penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga,rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

  • Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi
  • set-dprd@banyuwangikab.go.id
  • dprdbanyuwangi01@gmail.com
  • (0333) 424845
  • (0333) 415776

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
  • +62 852-3174-4924
  • siprada.dprdbanyuwangi@gmail.com
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka