2021-12-13 12:42:02

Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Perubahan Kedua Perda Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.



Banyuwangi-Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi sampaikan Pemandangan Umum (PU) di atas diajukannya Raperda Perubahan Kedua Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Ketiga Kepada Pihak Ketiga dalam rapat paripurna dewan, Jum'at malam,10 Desember 2021.

Rapat paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD,Ruliono,SH diikuti anggota dewan lintas fraksi. Serta dihadiri Wakil Bupat iBanyuwangi ,H.Sugirah, Sekretaris Daerah,H.Mujiono berserta jajaran.

Sedangkan kepalaSKPD,Camat,Kepala Desa maupun Lurah mengikuti rapat paripurna melalui video teleconference.

Pemandangan Umum diawali fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh Patemo saat berbicara menyampaikan dan mengingatkan karena penyertaan modal yang dipakai uang APBD untuk mendapatkan hibah dilakukan dengan pendekatan kinerja serta tetap akan dilakukan oleh Kementerian terkait dan BPKP.

“ Perusahaan air minum harus benar-benar melakukan kegiatan yang telah direncanakan untuk pemasangan 3.000 sambungan rumah dengan baik dan sesuai standar dan kinerja yang baik , “ ucap Patemo dihadapan rapat paripurna.

Fraksi PDI-Perjuangan juga menyetujui perubahan pada poin penyertaan modal daerah di PT Merdeka Copper Gold Tbk seiring dengan penjualan sebagian kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi dan tentu juga harus mengubah Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga,karena proporsi kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi saat ini berubah menjadi 4,44 persen yang terdiri dari 973.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 20,- per lembar atau sejumlah Rp. 19.465 miliar.

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Banyuwangi dan jajarannya yang bekerja keras menyampaikan tidaka atas mengajukannya Raperda perubahan kedua Perda penyertaan modal kepada pihak ketiga.

Berkaitan dengan program hibah air perkotaan, FPKB menyambut baik atas pemberian hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.

“ FPKB ingin mengetahui lebih detail alokasi dana hibah sebesar Rp. 9 miliar untuk pemasangan 3 ribu sambungan rumah, kalau dihitung satu titik pemasangan dianggarakan sebesar Rp. 3 juta, padahal untuk pemasangan baru tarifnya hanya di bawah satu juta, mohon penjelasannya , “ ucap Inayanti Kusumasari. 

Selnjutnya dalam pasal 4 huruf e disebutkan bahwa investasi permanen diberikan kepada perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Banyuwangi sebesa Rp.r 200 milyar dengan rincian sebagaimana dalam raperda ini, fraksi PKB kurang setuju. 

fraksi PKB menilai, angka tersebut terlalu besar. jika melihat melihat PAD Banyuwangi dari tahun 2021 sampai 2026 dikisaran 418 milyar sampai 600 milyar.artinya, memperkirakan kenaikan PAD Banyuwangi selama 5 tahun sebesar 182 milyar akan dihabiskan untuk penyertaan modal pada PUDAM. Sedangkan bagi hasil dari PUDAM ditahun 2020 sebesar 7 milyar 480 juta. 

Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar angka 200 milyar penyertaan modal di pudam tersebut dirasionalisasikan kembali, ucap Inayanti.

Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan Riccy Antar Budaya mengatakan,menyikapi Usulan Eksekutif Terhadap Perubahan Kedua Perda Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga Ini, Fraksi Demokrat Berpendapat Bahwa, Ada Beberapa Keanehan Dan Kejanggalan Pada Raperda Ini, Baik Dari Aspek Yuridis Formal Maupun Dari Aspek Substansi Muatan Materinya, Yaitu,

Pada konsideran “menimbang” hanya menyebutkan latar belakang alasan perubahan kedua perda ini, karena adanya semangat untuk memajukan dan mengembangkan usaha pudam demi peningkatan layanan kebutuhan air bagi masyarakat banyuwangi. 

Padahal muatan materi raperda ini juga mengatur komposisi perubahan nilai penyertaan modal pada PT. Merdeka Tembaga Emas tbk. Senilai RP. 19,4 milyar. 

Sehingga tidak nyambung antara isi konsideran “menimbang” dengan substansi materi pasalnya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan azas umum penyusunan perda yang diatur dalam nomor 12 tahun 2011, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, pada pertimbangan “mengingat” disajikan tidak lengkap, karena tidak ada rujukan hukum berupa , PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

“Padahal konstruksi hukum pemerkosaan ini harus berlandaskan pada kedua aturan yang ditetapkan, mengingat kedua aturan itu diatur secara detail tata cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga,” ucap Riccy Antar Budaya.

Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Suprayogin menambahkan, tanpa mengurangi penghargaan atas prestasi PUDAM selama ini yang telah memberi kontribusi terhadap PAD. 

“ Fraksi yang mendorong peningkatan kinerja kelembagaan dan kinerja keuangan pudam. melalui pengelolaan aset sumber mata air yang berada di wilayah Banyuwangi, untuk dipetakan dan direncanakan dg baik. sebagai strategi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dari monopoli dan eksploitasi , “ ucap Suprayogin.

Setelah tujuh fraksi di DPRd Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umumnya,Rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

  • Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi
  • set-dprd@banyuwangikab.go.id
  • dprdbanyuwangi01@gmail.com
  • (0333) 424845
  • (0333) 415776

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
  • +62 852-3174-4924
  • siprada.dprdbanyuwangi@gmail.com
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka