2021-09-28 15:01:13

Bupati Sampaikan Jawabannya Terhadap PU Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Atas Perubahan APBD Tahun 2021



Bupati Sampaikan Jawabannya Terhadap PU Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Atas Perubahan APBD Tahun 2021

Bayuwangi - DPRD kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas diajukannya Raperda perubahan APBD tahun 2021.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD,M Ali Mahrus Didampingi Michael Edy Hariyanto dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi serat dihadiri Bupati ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati,H.Sugirah,Sekretaris Daerah,H.Mujiono beserta jajarannya, Senin malam (27/09/ 2021).

Sebelum menjawab, Bupati ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah mencermati dan meneliti Raperda perubahan APBD tahun 2021.

fraksi PU fraksi PDI-Perjuangan Bupati Ipuk menambahkan, terkait target Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan apakah proporsional dengan situasi dan kondisi riil yang ada. Sedangkan kondisi faktual di lapangan sedang “kurang mendukung” yang nantinya dapat mengubah skema belanja daerah. 

 Eksekutif menjelaskan, upaya optimalisasi dan segmentasi telah disiapkan lebih intens dan selektif di sektor pajak dan lainnya; dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD dan perangkatnya, demi realisasinya target PAD yang ditetapkan setelah perubahan

“Eksekusi telah memikirkan secara mendalam tentang pengembangan atas perkiraan Pendapatan Asli Daerah, yang telah mempertimbangkan kapasitas sumberdaya, potensi dan kondisi riil di lapangan, dalam rangka keseimbangan terhadap pemenuhan program dan kegiatan di hadapan Bupati Ipuk Fiestiandani di hadapan rapat paripurna.

Terhadap harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik, untuk segera bertindak dan melakukan kerja-kerja yang efektif dan efisien untuk membantu wong cilik, Eksekutif pendapat. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berfokus pada 3 (tiga) program prioritas yaitu penanganan, pemulihan ekonomi daerah, dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan menjadi perhatian khusus eksekutif untuk memprioritaskan keberpihakan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

fraksi PU Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bupati Ipuk menyampaikan,terhadap saran dari Fraksi PKB yang baik untuk menyusun Perubahan APBD 2021 yang lebih berkualitas dan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Keadilan, Efisiensi dan Efektif menjadi perhatian penting bagi eksekutif.

Dan menjadi komitmen Pemkab untuk menilai, antara lain dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian program dan SKPD, untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menurun secara signifikan akibat pandemi COVID-19, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

“Kami berpendapat dengan Fraksi PKB bahwa anggaran daerah diharapkan dapat memberikan efek positif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. APBD, meskipun kecil namun sangat strategis untuk merangsang berbagai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat,” ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Selanjutnya terhadap pengalokasian bantuan sosial pada sub pengelolaan dana darurat dan mendesak sebesar 5 Milyar merupakan penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan atas penanganan pandemi COVID-19 dan telah direalokasi untuk memenuhi insentif guru ngaji.

fraksi PU Partai Demokrat, Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan,bahwa penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD dilakukan tidak tepat waktu, menjadi perhatian eksekutif untuk ditingkatkan di masa yang akan datang. 

Sebagai pertimbangan, dengan lebih memperhitungkan ketepatan pada tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi, dengan tetap berpedoman pada tahapan dan tata cara perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menyampaikan bahwa perencanaan itu dinamis dimana ketika dokumen itu disusun dengan memperhatikan asumsi indikator makro optimis bahwa pandemi akan segera berakhir.


Akan tetapi dengan masuknya virus COVID-19 varian delta yang mengakibatkan Pemerintah harus memberikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 khusus wilayah di Pulau Jawa dan Bali dan diperpanjang secara bertahap oleh pemerintah pusat yang berakibat pada kondisi perekonomian baik Daerah dan Pusat, di sisi lain belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.


Hal inilah yang menyebabkan munculnya perkiraan PAD pada perubahan APBD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 518,68 Milyar, tentunya hal ini sudah melalui kajian dan penilaian dari tim akademisi dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Bupati Ipuk Fiestiandani.

 

Selanjutnya terhadap penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (PUDAM) pada Tahun 2021, bahwa program tersebut dilakukan untuk mendukung 100% akses aman air minum di tahun 2024 dengan pendekatan berbasis output yang berkorelasi terhadap peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tambahan penyertaan modal yang dimaksud telah diakomodir melalui Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran pada PUDAM.

Jawaban eksekutif terhadap PU fraksi dibacakan bergiliran antara Bupatri Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Bupati,H.Sugirah.

Menjawab PU fraksi Gerindra-PKS,Wabup Sugirah menambahkan, terhadap kenaikan pada transfer dana dan lain-lain digunakan sebaik baiknya untuk memperbaiki keadaan utama masyarakat, merupakan komitmen eksekutif dalam melakukan perencanaan dan penganggaran atas program kegiatan prioritas yang lebih inovatif dan dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol menjaga daya beli, meningkatkan konsumsi dan produksi, transaksi ekonomi, dan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu terkait upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Eksekutif telah melakukan upaya riil melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah maupun pihak terkait lainnya untuk bersinergi dalam menggali potensi pendapatan meskipun dengan segala keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk melalui pemanfaatan belanja modal agar lebih berdampak produktif..

“Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada selain PUDAM, dapat dijelaskan bahwa juga terdapat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim), PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) serta PT. Merdeka Copper Gold (MCG) dimana penambahan penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan dialokasikan pada pos pengeluaran pembiayaan,” jelas Wabup Sugirah.

fraksi PU fraksi Golkar-Hanura,Wabup Sugirah menyampaikan, fraksi terkait penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, membangun anggaran yang lambat akan berdampak pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi APBD tahun berjalan.

“Tidak hanya sektor pekerjaan umum dan bansos, secara keseluruhan proses penyerapan anggaran tetap menjadi perhatian dari eksekutif dan akan terus dipacu penyerapannya melalui percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaannya, namun dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya,” tulisnya.

fraksi PU fraksi PPP, Wabup Sugirah mengucapkan, terima kasih atas dukungan dari Fraksi yang baik terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Eksekutif akan terus berusaha berbenah, mengamati dan berkreasi demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi.

Pandangan Fraksi Yang Terhormat terkait penertiban tambang-tambangpasir ilegal, memang dilematis. Di satu sisi proyek pembangunan sangat tergantung dari kegiatan ini, namun disisi lain, banyak jalan bahkan hampir keseluruhan jalan yang ada di lokasi penambangan pasir maupun batu rusak parah. 

Dapat disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sektor kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Terhadap Rancangan Perbup tentang Overdimensi-Over Load (ODOL) saat ini dalam proses verifikasi final dengan pemangku kepentingan Kementerian Perhubungan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, 


Kemudian UPT P3 LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XI Jawa Timur Kementerian Perhubungan RI melalui UPT Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dengan meminta pertimbangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan tidak ada duplikasi pasal dan/atau ayat yang memastikan memastikan tidak ada pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.


Setelah Bupati Ipuk maupun Wabup H.Sugirah menambahkan jawaban atas fraksi-fraksi PU yang diajukan Raperda perubahan APBD 2021, rapat paripurna dewan dintakan selesai dan ditutup.



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka