2022-01-06 22:07:49

Audiensi Komisi II DPRD Banyuwangi, Pembahasan Raperda LP2B Butuh Kehatian-Hatian Agar Bermanfaat Bagi Masyarakat.



Banyuwangi-Rancangan peraturan daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dilakukan dengan kehati-hatian, kecermatan berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif agar regulasi daerah bermanfaat bagi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj.S.Mafrochatin Ni'mah kepada sejumlah Awak Media usai menggelar rapat yang diajukan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Satuan Muda Demokrasi dan Reformasi (SAMUDRA), Kamis 06 Januari 2022.

Hj.Ni'mah panggilan akrab Ketua II ini menjelaskan bahwasanya Komisi tidak bermaksud memperlambat pengesahan Raperda LP2B menjadi Peraturan daerah (Perda).

pembahasan LP2B dapat segera diselesaikan. dan disahkan agar tujuan dan tujuan tercapainya kedaulatan dan ketahanan pangan dapat segera terwujud.

“ Kita juga tidak bermaksud menunda, kepinginnya pembahasannya bisa cepat, karena waktu itu Arahan dari Kementerian dan Provinsi Jawa Timur, lahan yang masuk LP2B harus berdasarkan nama per alamat , “ jelas Hj.Ni'mah.

Pada proses selanjutnya, eksekutif melalui Dinas Pertanian dan Pangan yang Dibantu Tim Kementerian Pertanian melakukan pendataan lahan pertanian berdasarkan nama berdasarkan alamat, namun dalam perjalanannya ada surat edaran atau petunjuk teknis baru yang menyebutkan data LP2B cukup berdasarkan kawasan.

“ Kami dari Pansus, namanya saja Kawasan dengan lahan, kan sudah berbeda, pendapat kami jika lahan sudah jelas pemiliknya sehingga dapat diketahui lahan pertanian yang masuk LP2B tidak bisa dialih fungsikan, “ politik Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selanjutnya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, M.Khoiri menyampaikan, pembahasan Raperda LP2B saat ini menuju proses finalisasi. dasar sebagai Pokja akan melakukan koordinasi finalisasi LP2B dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tadi sudah dijelaskan dalam rapat terkait dengan regulasi, bahwa saat ini sudah terbit SK tentang Lahan Sawah Dilindungi atau LSD dari Kementerian ATR yang telah menetapkan Kawasan Kabupaten Banyuwangi luas area yang dilindungi kurang lebih 66 ribu Hektar, “ jelas M.Khoiri.

Sementara hasil awal pemetaan yang dilakukan Pokja bersama Tim Kementerian Pertanian, Kawasan LP2B Banyuwangi hanya 55 ribu Hektar dan hingga kini pemetaan lahan belum tuntas.

“Hampir satu bulan kita melakukan singkronisasi dengan peta RDTR dan RTRW dan Alhamdulillah selesai kemudian kita koordinasikan dengan Kementerian untuk mensingkronkan kemballi perbedaan penetapan luas sementara antara LP2B banyuwangi dengan LSD ,“ 

“Insyalloh nanti sesuai dengan target di tahun 2022 ini Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Peraturan daerah tentang LP2B,” ucapnya.

Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Himpunan SAMUDRA, Andi Purnomo mengatakan, tujuan diajukannya pendengaran untuk mengetahui pembahasan Raperda LP2B yang hingga kini belum tuntas.

“Kita bertanya sejak pembahasan LP2B yang dimulai tahun 2017 hingga kini belum juga tuntas, lima tahun rangkaian prosesnya belum juga finalisasi dan disahkan menjadi Perda,” ucap Andi Purnomo.

harapan Perda LP2B dapat segera ditetapkan, karena menyangkut Ketahanan dan Kepemilikan pangan.

“Kami pembahasan Raperda LP2B ini dapat segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda dengan tidak menciptakan friksi-friksi di masa mendatang,” pungkas Andi Purnomo



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

  • Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi
  • set-dprd@banyuwangikab.go.id
  • dprdbanyuwangi01@gmail.com
  • (0333) 424845
  • (0333) 415776

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
  • +62 852-3174-4924
  • siprada.dprdbanyuwangi@gmail.com
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka