2022-03-21 21:54:56

DPRD Berharap Peran Aktif Gugus Tugas Reforma Agraria Selesaikan Persoalan Sengketa Tanah di Kabupaten Banyuwangi



Banyuwangi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi berharap peran aktif Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah.

Hal ini diungkap Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara,SE usai menggelar rapat koordinasi Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan eksekutif yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Banyuwangi serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin,14 Maret 2022.

“ Rapat koordinasi inii membahas persoalan tanah secara umum bahwa pemerintah kabupaten diberi kewenangan oleh negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 86 tahun 2018 untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria , “ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi Awak Media.

Ketua DPC PDI-Perjuangan Banyuwangi ini mengatakan, Gugus Tugas Reforma Agraria dibentuk guna menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa konflik tanah dalam rangka, konsolidasi baik dari sisi sosial, aturan maupun historis. Dan selanjutnya memberikan usulan dan rekomendasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria.

“ Hari ini pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria ini kita maksimalkan dalam rangka menyelesaikan persoalan sengketa tanah atau konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi , “ ucap Made Cahyana.

Disinggung terkait persoalan tuntutan masyarakat atas kepemilikan atas tanah seluas 29,3 Hektar di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Persanggaran Banyuwangi.  DPRD sebagai Lembaga wakil rakyat mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keinginan warga Dusun Pancer agar dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian maupun pemukiman warga.

“ Kalau persoalan tanah Pancer ini sudah lama, ayo kita bareng-bareng mengurus dan menyelesaikan tuntutan warga Pancer karena secara historis warga sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut , “ ungkap Made Cahyana.

Di sisi lain posisi tanah yang dituntut warga Dusun Pancer itu dalam posisi zero dalam artian warga tidak berkonflik dengan siapapun, dan sudah ada pelepasan sehingga perlu segera diselesaikan dengan memaksimalkan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria yang diberi kewenangan dengan Perpres No. 86 tahun 2018.

Ada 7 tujuan reforma agraria. Pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Kedua, menangani sengketa dan konflik agraria. Ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“ Terkait persoalan tanah ini, negara sebenarnya telah membuat aturan, tinggal kita maksimalkan bersama, ada eksekutif, BPN, Tokoh Masyarakat, Akademisi bersama-sama menyelesaikan persoalan sengketa tanah, meluruskan, menegaskan, kalau memang hak masyarakat ya kembalikan kepada masyarakat, kalau hak perusahaan ya kembalikan kepada perusahaan, regulasinya sudah tegas , “ jelas Ketua DPRD Banyuwangi mengakhiri wawancaranya.



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka