2022-08-05 06:27:08

DPRD Banyuwangi Ajukan Dua Raperda Inisiatif, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Penangulangan Penyakit Menular



Banyuwangi-DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif untuk dibahas bersama eksekutif menjadi Peraturan daerah (Perda) yakni Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Raperda Penangulangan Penyakit Menular.

Penyampaian Nota Pengantar kedua Raperda yang dimaksud digelar dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE. Dan dihadiri oleh Wakil Bupati,H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H.Mujiono, Asisten Bupati, Kepala SKPD dan Camat, Kamis (4/08/2022).

Ketua Badan Peraturan Daerah (Bapemperda), Sofiandi Susiadi saat membacakan nota pengantar Raperda penanggulangan penyakit menular, masalah penyakit menular menjadi salah satu masalah yang tidak dapat dihindari. 

Kesehatan masyarakat menjadi taruhan yang sangat mahal oleh karena, dampak dari wabah penyakit yang menular dapat meluas pada masalah sosial dan ekonomi selain timbulnya korban jiwa.

Pentingnya aspek penanggulangan penyakit yang disadari oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyuwangi,

“Kita inisiasi Raperda tentang penanggulangan penyakit menular dengan tujuan menjamin kualitas kesehatan Banyuwangi, agar menjadi masyarakat yang sehat dan memiliki daya tahan, serta kepedulian dalam mencegah wabah penyakit menular,” ucap Sofiandi Susiadi dihadapan rapat paripurna.

Selanjutnya kisi-kisi muatan Raperda adalah kebijakan tentang pencegahan dan penaggulangan penyakit menular di Banyuwangi diperlukan sebagai dasar hukum untuk mencegah meluasnya penyakit menular serta pengambilan kebijakan ketika terjadi penyakit menular di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dasar hukum dari penyusunan perda tentang penaggulangan penyakit menular di Kabupaten Banyuwangi yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya, utamanya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan penyakit menular.

“Rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi penaggulangan penyakit menular pada prinsipnya meliputi dua aspek penting yang saling terkait, yaitu aspek pencegahan dan penanggulangan,” jelas Sofiandi.

Nota Pengantar Raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan agar nantinya potensi maritim yang berlimpah ruah dapat dikelola secara maksimal oleh Sumber Daya Manusia lokal demi melindungi dari eksploitasi korporasi.

Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini sebenarnya sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendorong pengembangan potensi maritim sehingga dapat membantu dalam mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat.

Potensi maritim yang terkelola dengan baik sehingga berimplikasi positif kesejahteraaan nelayan dan masyarakat pesisir serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, sekaligus meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat nelayan sehingga dapat mengurangi tingkat perekonomian mereka.

Usai penyampaian bukan pengantar kedua Raperda inisiatif dewan tersebut, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.



Lihat berita lainnya






DPRD Banyuwangi
  • Senin - Kamis 08:00 – 16:00 WIB
  • Jumat 07:30 – 16:00 WIB

  • Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi
  • set-dprd@banyuwangikab.go.id
  • dprdbanyuwangi01@gmail.com
  • (0333) 424845
  • (0333) 415776

Tutorial SIPRADA
Unduh Tutorial
Info Pengaduan
  • +62 852-3174-4924
  • siprada.dprdbanyuwangi@gmail.com
Tanggapan Anda
Sungguh kami bahagia bila Anda dapat meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan tentang aplikasi Aspirasi kami

Suka Tidak Suka