Banyuwangi-Cermati perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2022. Komisi III DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja.
SKPD yang dimaksud antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari membenarkan realisasi PAD periode 1 Januari hingga akhir Juli lalu sudah mencapai 60 persen lebih dari target yang ditetapkan.
” Kami berharap target PAD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 bisa ditingkatkan. Tentu menyesuaikan dengan potensi yang kita miliki,” ucap Emy Wahyuni Dwi Lestari saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Senin (30/08/2022)
Di sisi lain, Komisi III DPRD menyorot realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) yang hingga akhir Juli masih nihil. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi retribusi PBG sudah mencapai Rp 1 miliar, tepatnya sebesar 986,05 juta dari target sebesar Rp 2,91 miliar.
”Realisasi retribusi yang masih sangat minim menjadi perhatian kami. Kami berharap, instansi terkait melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari retribusi PBG bisa segera masuk,” pungkasnya.
Realisasi pendapatan daerah periode 1 Januari hingga 29 Juli mencapai Rp 1,67 triliun. Angka ini setara dengan 55.87 persen target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 sebesar Rp 2.989 triliun.
Padahal, pada periode realisasi yang sama tahun 2021 lalu, pendapatan daerah baru berada di kisaran 55,45 persen. Tepatnya, Rp 1.664 triliun dari target yang mencapai Rp 3 triliun.
Secara persentase, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penyumbang total pendapatan daerah tertinggi dibandingkan dua pos yang lain, yakni transfer pendapatan atau dana perimbangan serta pendapatan lain daerah yang sah.
realisasinya, PAD tembus rincian Rp 229,73 miliar atau setara 57,86 persen dari target sebesar Rp 518.001 miliar. Realisasi PAD tahun ini meroket dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang ”hanya” Rp 263,27 miliar alias 52,04 persen dari target sebesar Rp 505,89 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer periode 1 Januari hingga 29 Juli terealisasi sebesar Rp 1.356 triliun atau 56,29 persen dari target Rp 2.409 triliun. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar Rp 1.292 triliun (55,08 persen) dari target Rp 2.345 triliun.
Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun ini jeblok, yakni sebesar Rp 14,85 miliar atau sebesar 23,48 persen dari target Rp 63,23 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan daerah lain yang sah telah mencapai Rp 108,72 miliar atau 73 persen dari target Rp 148,94 miliar.