TUJUH FRAKSI DPRD BANYUWANGI SAMPAIKAN PEMENDANGAN UMUM TERHADAP TIGA RAPERDA USULAN EKSEKUTIF.

Dipublikasikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi pada

Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap tiga Raperda usulan eksekutif dalam rapat paripurna dewan, Jum’at (24/07/2020). Rapat aripurna digelar secara virtual dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.M.Ali Mahrus serta dihadiri puluhan anggota DPRD dari lintasfraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi beserta jajaran mengikuti rapat paripurna dari ruang Rempeg Jogopati kantor Pemda Banyuwangi. PU fraksi partai Demokrat yang dibacakan langsung ketua fraksinya, Hj.Yusieni menyampaikan, FPD meminta kepada eksekutif untuk segera melengkapi ketiga Raperda dngan lampiran Naskah Akademik, agar pihaknya bisa memahami latar belakang penyusunannya. Baik dari aspek filosifis, sosiologis maupun aspek yuridisnya. Terhadap Raperda Kepemudaan, FPD berpendapat terhadap muatan materi perlu adanya penambahan klausul yang khusus mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan ditingkat kabupaten. Selain itu pada Raperda Kepemudaan perlu diatur muatan materi tentang tata cara pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan kepada pemuda secara terstruktur dan sistimatis agar pemuda dan pemudi di Banyuwangi nantinya bisa tumbuh menjadi pengusaha yang sukses dimasa mendatang. Terhadap raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, FPD meminta kepada eksekutif untuk menjelaskan cantolan hukum mengenai kearifan lokal, yang mana disetiap daerah mempunyai tafsir yang berbeda terhadap ruang lingkup dalam berbagai perspektif. Selanjutnya FPD setuju terhadap sisipan ayat baru pada Pasal 5 yang mengatur tentang koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena hal itu sejalan dengan ketentuan yang diatur Pereturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan. Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Sri Utami Faktuningsih menyampaikan, terhadap raperda kepemudaan, fraksi Golkar- Hanura , pada konsideran mengingat mengusulkan tambahan Peraturan Presiden RI No 66 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2013. “ Dengan diundangannya Perda ini, fraksi Golkar-Hanura berharap geliat kiprah emuda di Banyuwangi semakin semarak dan mendapatkan perhatian dari Pemda melalui dukungan kepastian hukum dalam setiap kegiatan kepemudaan , “ ucap Sri Utami Faktuningsih. Selanjutnya untuk mewujudkan Perda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, fraksi Golkar-Hanura berpendapat untuk mencermati beberapa hal, diantaranya nilai-nilai lokal yang layak menjadi acuan dalam pembentukan Perda, baik secara formal maupun substansinya adalah Perda yang memiliki muatan positif dalam pembanguna masyarakat kearah yang lebih baik. Nilai lokal yang tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang ditegaskan dalam konstitusi. Nilai lokal yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta nilai lokal yang tidak bertentangan dengan jiwa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raperda tentang perubahan kedua Perda retribusi perijinan tertentu, fraksi Golkar-Hanura mempunyai kesepahaman yang sama dengan eksekutif. Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dbacakan juru bicaranya, Wagianto menyampaikan, dalam konsideran mengingat di Raperda kepemudaan perlu ditambahkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang koordnasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan,Peraturan Menteri Pemuda dan Olaraga No. 59 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olaraga No. 0945 tahun 2015. Raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, FPDI-Perjuangan, pada BAB III bagian kesatu azas, maksud dan tujuan obyek Pasal 3 pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal perlu ditambahkan satu huruf L yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika. Dalam tugasdan wewenag Pasal 7, FPDI-Perjuangan menambahkan satu angka 9 yang berbunyi “ Membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan memperluas khasana bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan “ perlu didorong dengan stimulan dan kebijakan yang didukung oleh Pemerintah Daerah. “ Untuk raperda perubahan kedua Perda retribusi perijinan tertentu, FPDI-Perjuangan setuju untuk disesuaikan dengan aturan terbaru , “ ucap Wagianto dihadapan rapat paripurna. Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, M.Padil menyampaikan, diusulkannya raperda tentang kepemudaan, fraksi Nasdem sangat sejalan dengan pemikiran eksekutif, terlebih bila dikaitkan dengan tujuan disusunnya raperda ini diantaranya mendorong peran aktif pemuda, kejelasan hak-hak pemuda serta kemungkinan akses yang akan didapat oleh pemuda. “ Raperda kepemudaan merupakan jawaban atas kekhawatiran kita terhadap pemuda dengan segala permasalahanya serta keingintahuan pemuda dngan segala kesempatannya , “ ucap M.Padil. Fraksi Nasdem berpendapat diusulkanya raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah bentuk konkrit kesigapan serta kecerdasan sosial dan kultural eksekutif dalam menangkap gejala sosial yang bersifat kulturis agar terlindungi sekaligus memiliki kepastian hukum dalam jangka panjang. Kemudian fraksi Nasdem juga sependapat atas diusulkanya raperda perubahan kedua retribusi perijinan tertentu yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan dan segera ditindaklanjuti melalui Pansus. PU fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan ketua fraksinya, H.Bashir Khadim menyampaikan raperda kepemudaan merupakan jawaban atas kekhawatiran kita terhadap pemuda dengan segala permasahanya serta keinginan pemuda dengan sega kesempatanya. “ Oleh karena itu fraksi PPP merekomendasikan agar Pansus segera dibentuk untuk menindaklanjuti Raperda tentang kepemudaan , “ ucap Bashir Khadim. Menurut fraksi PPP diusulkanya raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal adalah bentuk kesigapan serta kecerdasan sosial dan kultural eksekutif dalam menangkap gejala sosial yang bersifat kulturis agar terlindungi sekaligus memiliki kepastian hukum dalam jangka panjang. “ Fraksi PPP mengapresiasi penyusunan Raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk Pansus , “ ucapnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menganggap bahwa draf usulan perubahan kedua perda retribusi perijinan tertentu bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan, maka dari itu pihaknya mengusulkan untk ditindaklanjuti. Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, H.Susiyanto menyampaikan, fraksinya menilai raperda kepemudaan sangatlah penting, tidak hanya bagi pemberdayaan pemuda, melainkan sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyuwangi. FPKB mengapresiasi eksekutif dalam hal pelestarian budaya lokal dengan diadakanya kegiatan Banyuwangi Festival yang telah berhasil mengangkat nama daerah menjadi salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuat Perda No. 14 taun 2017 tentang pelestarian budaya dan adat istiadat, yang secara umum telah mengatur pelestarian, engelolaan hingga perlindungan kebudayaan. “ Fraksi PKB melihat ada kesamaan substansi dengan raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang diajukan saat ini , “ ucap H.Susiyanto. Fraksi PKB mengusulkan kepada eksekutif untuk meninjau kembali Raperda dimaksud dengan memperhatikan Perda No. 14 tahun 2017. Sehingga dalam pembuatan dan pembahasan raperda tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Terhadap diajukanya perubahan kedua Perda retribusi erijinan tertentu, FPKB mengapresiasi eksekutif sepanjang perubahan regulasi daerah ini menyangkut peningkatan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan tetap berorientasi pada terbentuknya Perda yang berkualitas. Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Sri Wahyuni menyampaikan, fraksinya mengapresiasi atas diajukan raperda kepemudaan yang mempunyai tujuan dan peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. “ Kami berharap ada penambahan klausul tentang pemberian bea siswa bagi emuda yang berprestasi dan kurang mampu , “ ucap Sri Wahyuni. Selanjutnya untuk raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, fraksi Gerindra-PKS meminta agar disebutkan macam-macam jenis budaya asli Banyuwangi secara rinci dalam raperda. Karena dalam raperda hanya menyebutkan satu budaya sebagai budaya karakteristik Banyuwangi yakni Budaya Osing, sedangkan budaya lainnya hanya disebut secara umum. Untuk Raperda erubahan kedua Perda retribusi perijinan tertentu, fraksi Gerindra-PKS pada prinsipnya sangat menyetujui sepanjang menyangkut peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Kategori:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *