DPRD BANYUWANGI MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PANJA LHP BPK DPRD KOTA SALATIGA.

Dipublikasikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi pada

Tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja Panja atau Panitia Kerja LHP BPK DPRD Kota Salatiga bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (15/07/2020) Rombongan wakil rakyat dari Kota Salatiga diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono,SH didampingi Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Pujo Hartanto beserta jajaran di ruang khusus DPRD. Ruliyono menyampaikan, kunjungan kerja Panja DPRD Kota Salatiga dalam rangka sharing peran dan fungsi DPRD terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. “ Ada sejumlah kisi-kisi pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Panja DPRD Kota Salatiga terkait dengan peran dewan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 , “ ucap Ruliyono saat dikonfirmasi Awak Media. Dijelaskan oleh Ruliyono, laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabpaten Banyuwangi diserahkan pada tanggal 19 Juni 2020 yang lalu. Dan BPK RI perwakilan Jawa Timur memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. “ Meski sudah delapan kali mendapat opini WTP, namun masih ada beberapa catatan dari BPK, akan tetapi dalam batas kewajaran , “ jelasnya. Opini WTP tersebut memotivasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk tersu meningkatkan kualitas tata kelola APBD. Terlebih opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas Pemkab. “ DPRD tetap memberikan catatan atas beberapa rekomendasi LHP BPK kepada beberapa SKPD untuk segera menindaklanjuti , “ ucap Ketua DPD II Partai Golkar Banyuwangi ini. Mendapatkan penjelasan dari Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, juru bicara Panja LHP BPK DPRD Kota Salatiga, Bagas Aryanto,SP menyampaikan, ucapan terima kasih atas sambutan maupun penjelasan dan saran dari DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait dengan peran dewan terhadap tindak lanjut LHP BPK. “ Hasil sharing bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi akan kita implementasikan di daerah kami, dengan harapan dapat memperkuan fungsi pengawasan DPRD kepada Pemerintah daerah khususnya terkait dengan tata kelola APBD , “ pungkas Bagas Ariyanto.
Kategori:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *