EKSEKUTIF SAMPAIKAN TANGGAPAN PU FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019.

Dipublikasikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi pada

Eksekutif melalui Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menyampaikan tanggapanya atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap diajukanya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Rabu (08/07/2020). Tanggapan atau jawaban Bupati Banyuwangi disampaikan dalam rapat paripurna dewan yang digelar secara virtual dan terbatas dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono,SH serta dihadiri puluhan anggota DPRD dari lintas fraksi. Sedangkan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko membacakan tanggapan dari ruang Rempeg Jogopati Kantor Bupati Banyuwangi. Sebelum mengawali tanggapanya, Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Banyuwangi dalam mencermati,meneliti dan menilai Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. “ Terhadap apresiasi dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019, eksekutif juga menyampaikan terima kasih, “ ucap Yusuf Widyatmoko Menanggapi PU fraksi Demokrat, Wabup Yusuf Widyatmoko menyampaikan, terkait aspek normatif dalam pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dinilai terlambat dan tidak sesuai ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 eksekutif tidak sependapat. Sesuai dengan Surat Nomor. 900/3348/429.202/2020 perihal penyampaian buku Raperda maupun Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah disampaikan kepada Ketua DPRD pada tanggal 26 Juni 2020. “ Sehingga penyampaian Raperda dimaksud masih dalam lingkup waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana amanat Perundang-Undangan , “ ucap Yusuf Widyatmoko. Terhadap beberapa sumber PAD ditahun 2019 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti BPHTP. Kondisi ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengungkapan besaran transaksi riil pada proses perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan masih sangat minim. Kemudian terkait dengan kontribusi Perusahaan Umum daerah Air Minum (PUDAM), harsu disesuaikan dengan perhitungan pembagian laba yang telah ditetapkan dan disetorkan setelah dilakukan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik. Sehingga sejak tahun 2018 dilakukan normalisasi perhitungan target dan setoran bagi hasil laba perusahaan umum Kabupaten Banyuwangi sesuai aturan yang berlaku. Dan penurunan realisasi bagi hasil dari pihak ketiga di tahun 2019 disebabkan pihak mitra pengelola belum menyepakati perpanjangan kerjasama dengan pemerintah daerah. Menanggapi PU fraksi Golkar-Hanura, Wabup yusuf Widyatmoko menyampaikan, pajak dan retribusi daerah merupakan jenis PAD yang dapat dioptimalkan penerimaannya mengingat pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. “ Terkait hal tersebut, eksekutif masih mengusahakan berbagai upaya peningkatan PAD berbasis IT di tahun 2019 dan tahun 2020 untuk lebih mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan , “ ucapnya. Dan terkait dengan pelepasan sebagaian saham Pemkab Banyuwangi pada PT.Merdeka Coppe Gold Tbk, dijelaskan oleh Wabup Yusuf Widyatmoko bahwa eksekutif dan legislatif telah melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementerian terkait dan perusahaan sekuritas yang akan menangani. “ Pada prinsipnya penjualan saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk dapat diakui selama telah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif melalui Perda No.12 Tahun 2019 tentang APBD tahun anggaran 2020 , “ jelasnya. Selanjutnya untuk teknis penjualan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Permendagri No. 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. Menanggapi PU fraksi PDI-Perjuangan, Wabup Yusuf Widyatmoko menyampaikan, terhadap kurang maksimalnya capaian PAD, eksekutif akan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD. Dan terkait belanja hibah yang hanya terserap Rp. 63,1 miliar dan belanja bantuan sosial yang hanya terserap 40,88 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.40,9 miliar. Eksekutif menjelaskan bahwa anggaran yang tercantum dalam APBDsifatnya adalah penyediaan, sedangkan realisasinya telah sesuai dengan permohonan pengajuan yang persyaratanya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ Eksekuti sepakat atas pernyataan fraksi PDI-Perjuangan untuk melakukan penyempurnaan mekanisme dan akan terus berupaya agar capaian serapan belanja hibah dan bantuan sosial tahun yang akan datang dapat lebih dioptimalkan , “ ungkapnya. Selanjutnya terkait kenaikan nilai SILPA dari tahun 2018 sebesar Rp 65,7 miliar menjadi sebesar Rp, 187,080 miliar ditahun 2019. Dijelaskan bahwa SILPA tahun 2019 terdapat dana Earnmarket sebesar Rp. 70 miliar. Dana tersebut merupakan sisa dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat yang sampai 31 Desember 2019 belum terserap secara optimal. Selain itu terdapat pula efisiensi belanja atas kegiatan yang dilakukan selama tahun 2019, serta terdapat beberapa pengadaan yang gagal dilaksanakan. Menanggapi PU fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretaris Daerah, H.Mujiono menggantikan wakil Bupati Banyuwangi menyampaikan, terhadap tidak tercapainya PAD yang seharusnya lebih dimaksimalkan dan meminta eksekutif untuk lebih meningkatkan pengawasan ketat dan terkoordinasi terhadap wajib pajak. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas atensi fraksi PKB. “ Eksekutif akan terus melakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak secara strukturan maupun sistimatis , “ ucap Mujiono. Kemudian terkait dengan serapan anggaran pada bidang kesehatan khususnya RSUD Genteng sebesar Rp. 78,6 persen, Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan salah satu kegiatan yang secara administrasi tidak dapat dilanjutkan. Untuk anggaran insentif guru ngaji TPQ yang tidak dicairkan di tahun 2019, karena jumlah anggaran yang dialokasikan untuk insentif guru ngaji setiap tahuan harus disesuaikan dengan jumlah guru ngaji yang di verifikasi dan di validasi sebagaimana lembaga yang menaungi. “ Data guru ngaji yang diusulkan pada tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan sehingga insentif tersebut tidak dapat dicairkan , “ ungkapnya. Berkaitan dengan permasalahan di bidang pertanian, dengan adanya keluhan harga pupuk yang melambung tinggi. Sebenarnya pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, yakni Peraturan Menteri Pertanian RI No. 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Sedangkan terkait dengan rencana pendirian BPR Syariah, saat ini masih adalam proses pengkajian agar keberadaanya dapat bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro masyarakat. Menjawab Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan,Sekkab Muijiono menyampaikan bahwa hampir secara keseluruhan belum mampu mencapai target yang telah disepakati bersama. Serta faktualisasi persoalan bukan terletak pada capaian angka per angka melainkan ada pada sebuah nilai yang tersirat eksekutif kurang sependapat. “ Tujuan pembangunan adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, yang diukur dengan beberapa indikator kinerja utama sebagaimana tertauan dalam RPJMD , “ ucap Mujiono. Adapun nilai serapan yang dianggap kurang maksimal, eksekutif menjelaskan, kurangnya nilai realisasi belanja dan transfer dari pagu anggaran yang ditetapkan lebih banyak disebabkan karena adanya efisiensi belanja serta proses gagal lelang yang terjadi pada beberapa kegiatan di SKPD. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan merupakan gambaran atas akumulasi beban pengunaan aset tetap yang digunakan untuk operasional pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi PU fraksi Nasdem, Mujiono menyampaikan bahwa eksekutif tengah mengupayakan perbaikan sistem dan pelayanan untuk mendongkrak penerimaan pendapatan khususnya pada sektor retribusi daerah agar dapat menunjang PAD meningkat secara signifikan. Untuk pengunaan anggaran dalam penanganan covid-19 memerlukan kecermatan dan ketepatan dalam pengelolaannya, mengingat besarnya dana yang dialokasikan. Bukan hanya terukur dari terukur dari sisi efisiensinya, namun efektifitasdan akuntabilitas menjadi penting untuk diperhatikan. “ Orientasi pengunaan anggaran penanganan covid-19 pada profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi , “ ucap Mujiono. Menjawab permintaan penjelasan dari fraksi Gerindra – PKS, Mujiono menyampaikan, terhadap penyelesaian permasalahan PT.PBS, eksekutif sedang mengupayakan pelaksanaan RUPS PT.PBSmelalui penetapan pengadilan. Dan pada saat ini dalam proses konsultasi dengan pihak terkait agar langkah yang akan diambil tidak bertentangan dengan aturan Perundang - undangan yang berlaku. “ Untuk keberlangsungan PT.Trabasti, eksekutif masih terus melakukan koordinasi intensif dengan PT Dumas selaku mitra sekaligus operator agar segera mempersiapkan RUPS guna membahas keberlangsungan usaha perusahaan , “ jelasnya. Dan manfaat keberadaan PT.BSI di bukit Tumpang Pitu kecamatan Pesanggaran, eksekutif akan mengkomunikasikan supaya masyarakat Banyuwangi, khususnya petani dapat merasakan manfaat keberadaan PT.BSI melalui program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Usai memberikan tanggapan beberapa fraksi rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian tanggapan eksekutif terhadap PU fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup secara resmi oleh pimpinan rapat paripurna Ruliono. “ Sebelum rapat paripurna DPRD ini ditutup, kami minta kepada seluruh anggota DPRD untuk memanjatkan doa syukur atas karunia Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan serta terhindar dari pandemi covid-19 , “pungkas wakil Ketua DPRD sekaligus ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.
Kategori:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *