PU FRAKSI-FRAKSI DPRD BANYUWANGI BERI APRESIASI DAN KRITIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019.

Dipublikasikan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi pada

DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019, Selasa (07/07/2020). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi M.Ali Mahrus. Paripurna yang dilaksanakan secara virtual dan terbatas ini dihadiri puluhan anggota dewan dari lintas fraksi. Tujuh fraksi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedelapan kalinya atas laporan keuangan daerah. Namun demikian ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya. Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Ricco Antar Budaya menyampaikan, secara normatif LKPD tahun 2019 mestinya diajuhkan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bukan dilakukan diawal bulan Juli 2020 sebagaimana yang terjadi saat ini. “ Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jungto Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah , “ ucap Ricco Antar Budaya dihadapan rapat paripurna. Disisi lain faksi demokrat juga menyoroti beberapa sumber perolehan PAD di tahun 2019 yang justru mengalami penurunan, seperti halnya perolehan BPHTP, retribusi penginapan,pesanggrahan atau villa, pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) serta bagi hasil dari phak ketiga. “ Secara umum capaian realisasi PAD tahun 2019 hanya naik sebesar Rp. 45,6 miliar atau 10,1 persen dari realisasi tahun 2018 , “ ucapnya. Padahal capaian tahun 2018 justru lebih baik, dimana realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp.61,1 miliar atau 15,7 persen sehingga sesuai dengan proyeksi yang ada di RPJMD kabupaten Banyuwangi. Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Marifatul Kamila menyampaikan, apresiasi kepada eksekutif bahwa Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah tersusun secara tepat waktu, meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 dengan segala permasalahannya. “ Fraksi Golkar- Hanura secara normatif, Raperda pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun 2019 ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan tepat waktu disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Juni , “ ucap Marifatul Kamila. Kemudian terkait dengan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang jauh dari target patut mendapatkan perhatian serius. Mengingat PAD tersebut merupakan potensial income yang besar peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan. Selain perihal diatas, fraksi Golkar-Hanura juga meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut pelepasan saham pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold sebagaimana di amanatkan dalam Perda APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Hadi widodo menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah tercapai 100 persen. Pajak daerah hanya tercapai 93,79 persen atau kurang 13 miliar lebih, retribusi daerah hanya tercapai 86, 47 persen atau kurang sebesar Rp. 7 miliar lebih.Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada eksekutif untuk segera memperbaiki kinerjanya, sehingga target PAD bisa terpenuhi. “ Eksekutif perlu memperhatikan dan menganalisa pada bagian mana target PAD yang harus di speed up dan diperbaiki agar perolehan PAD bisa tercapai 100 persen , “ ucap Hadi Widodo. Dalam pemandangan umumnya, fraksi PDI-Perjuangan juga mengkritisi lambannya penyerapan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2019. Belanja hibah yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 77,1 miliar hanya terserap sebesar Rp. 63,1 miliar.Sedangkan belanja bantuan sosial dari anggaran sebesar Rp. 40,9 miliar hanya teserap 40,86 persen. “ Hal ini harus diperbaiki karena banyak Bansos yang dikeluarkan menjelang akhir tahun sehingga banyak yang tidak teserap karena mepetnya waktu dan kurang adanya kesepahaman SOP, penyaluran bansos di Banyuwangi terkesan lebih ribet daripada Bansos dari Pemerintah Pusat maupun propinsi, ini erlu penyelarasan , “ tegasnya. Selain dua hal tersebut, fraksi PDI-Perjuangan juga menyoroti naiknya SILPA tahun 2019 dibandingkan dengan SILPA tahun 2018. SILPA tahun 2018 sebesar Rp. 65,7 miliar dan ditahun 2019 sebesar Rp. 187,080 miliar, jika dihitung dengan prosentase kenaikannya sebesar 204 persen. “ Kenaikan SILPA ini bukan prestasi namun kemunduran karena tidak adanya perencanaan yang baik terhadap tata kelola anggaran APBD , “ ucap Hadi widodo. Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan,Inayanti Kusumasari menyampaikan dan memberikan apresiasi serta penghargaan ataskinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah membuahkan hasil memuaskan yakni mampu mempertahankan penilaian dari BPK RI sebagai daerah yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah tahun 2019. “ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap kepada eksekutif untuk dapatnya terus menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntablitas publik guna mendukung terciptanya serta terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Banyuwangi , “ ucap Inayanti. FPKB juga memberikan catatan khusus terkait dengan belum tercapainya PAD yang hanya terealisasi sebesar Rp. 495,6 miliar dari anggaran semula sebelum perubahan sebesar Rp. 571,6 miliar, dan setelah erubahan APBD menjadi sebesar Rp. 624,1 miliar. “ Seharusnya bisa dimaksimalkan seiring dengan berkembangnya perekonomian khusunya di beberapa sektor yang terus digalakkan oleh pemerintah daerah seperti event Banyuwangi Festival, FPKB meminta eksekutif untuk mengawasi secara ketat dan terkoordinasi terhadap wajib pajak , “ ucapnya. Catatan FPKB selanjutnya adalah belum maksimalnya serapan anggaran dibidang kesehatan yang hanya terealisasi sebesar 82,9 persen dari pagu anggaran. Belum cairnya insetif guru ngaji tahun 2019 yang dinilai FPKB sebagai inkonsistensi pemerintah daerah dan tidak menghargai ketulusan dan pengabdian guru TPQ. Anggaran pertanian yang seyogyahnya seiring dengan output yang dihasilkan, namun realitanya dilapangan banyak petani yang mengeluh dengan harga pupuk yang melambung tinggi. Selain itu,FPKB juga menanyakan keseriusan Pemda tentang pendirian BPR Syariah yang telah digaungkan sejak tahun 2015. “ Lembaga keuangan tersebut sebenarnya diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong optimalnya penyaluran kredit mikro kepada masyarakat secara syariah, namun hingga saat ini belum ada progressnya , “ tanya Inayanti Kusumasari. Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan juru bicaranya,Samsul Arifin menyampaikan, sebagaimana kita ketahui APBD tahun 2019 telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dengan status nilai WTP. Hal ini artinya APBD tahun 2019 dari sisi pelaksanaan telah prosedural dan konstitusional serta memenuhi standar akuntansi pemerintah. “ Dari perspektif hukumpun secara otomatis tidak ada permasalahan karena secara kuantitatif maupun kualitatif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2011 tentang sistem akuntansi pemerintah , “ ucap Samsul Arifin. Fraksi PPP juga meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan belum tercapainya PAD yang telah disepakati bersama. Yang kedua terkait dengan serapan anggaran dan penyusutan aset tetap. Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Agus Setyo Wibowo menilai capaian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3,143 triliuan dari target sebesar Rp. 3,218 triliun atau 97,67 persen menunjukkan neraca keuangan yang wajar ditengah tantangan kebutuhan pembangunan yang makin kompleks. “ Untuk capaian PAD tahun 2019 yang terealisasi sebasar Rp. 495,6 miliar atau 95,77 persen dari target menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendongkrak pendapatan daerah, namun fraksi Partai Nasdem berharap PADdari retribusi daerah terus ditingkatkan , “ ucap Agung Setyo Wibowo. Ditengah kondisi pandemi covid-19, fraksi Partai Nasdem juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam pengunaan anggaran penanganan pandemi covid-19. Fraksi Nasdem juga mengucapkan terima kasih kepada Gugus Tugas Covid-19 yang terus bersemangat dalam menanganai pandemi yang belum jelas sampai kapan akan berakhir. Pemandanagn Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan langsung ketua fraksinya, H.Naufal Badri yang intinya meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan keberlangsungan PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT.PBS). Yang kedua terkait dengan PT. Trabasti dan rencana pendirian BPR Syariah, dan yang ketiga fraksi gerindra-PKS berharap keberadaan tambang emas tumpang pitu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Banyuwangi, dan tidak hanya difokuskan pada Ring I wilayah pertambangan. Selain itu Pemerintah daerah kami minta untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin khususnya terkait dengan jaminan kesehatan sosial. Sementara wakil Ketua DPRD, Michael edy Hariyanto mengatakan, sebagai lembaga legislatif sudah sewajarnya jika pemandanagn Umum seluruh fraksi di DPRD Banyuwangi menyampaikan beberapa catatan, kritik maupun pendapatnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja eksekutif kedepan. Hal-hal yang baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan hal yang belum sempurna perlu adanya perbaikan. DPRD juga memberikan apresiasi kepada Pemerintaj Kabupaten Banyuwangi terhadap beberapa keberhasilan yang dicapai salah satunya opini WTP dari Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI).
Kategori:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *