Fungsi, Tugas dan Wewenang

BADAN LEGISLASI DAERAH.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014, BAB VII,Pasal 55 – 58 tentan Tatib DPRD Banyuwangi, serta Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor, 188/21/kpts-DPRD/429.050/2014 tentang pembentukan Badan Legislasi Daerah DPRD Banyuwangi,beserta komposisi susunan keanggotaanya. Balegda merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Balegda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

        BALEGDA mempunyai tugas :

  • Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
  • Koordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
  • Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
  • Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Rancangan peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada PimpinanDPRD.
  • Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas Rancangan peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Prolegda.
  • Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus.
  • Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
  • Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

BADAN ANGGARAN.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Banyuwagi masa bakti 2014-2019. Serta surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/23/kpts-DPRD/429.050/2014, tentang pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal keanggotaan DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Banggar merangkap anggota.

         TUGAS BADAN ANGGARAN.

  • Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD.
  • Melakukan konsultasi yang dapat di wakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara.
  • Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  • Melakukan penyempurnaan Rancanga Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim anggaran pemerintah Daerah.
  • Melakukan pembahasan bersama Tim anggaran pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
  • Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

BADAN MUSYAWARAH.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata tertib DPRD Banyuwangi masa bakti 2014-2019. Serta Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/24/kpts-DPRD/429.050/2014, tentang Pembentukan Badan Musyawarah. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

  • TUGAS BADAN MUSYAWARAH.

  • Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
  • Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
  • Meminta dan/atau member kesempatan kepada alat kelengkapan DPRDyang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
  • Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
  • Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
  • Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
  • Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

BADAN KEHORMATAN.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPRD Banyuwangi. Dalam Tatib DPRD Banyuwangi 2014-2019 BAB VII,Pasal 61-68 dijelaskan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelekapan yang bersifat tetap. Pembentukan BK ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/22/kpts-DPRD/429.050/2014 tentang pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi masa bakti 2014-2019, beserta komposisi susunan keanggotaannya.

          TUGAS BADAN KEHORMATAN.

  • Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan DPRD tentang Tata tertib  dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
  • Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata tertib  dan/atau kode etik DPRD.
  • Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat.
  • Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud poin (3) kepada rapat paripurna DPRD.