BUPATI BANYUWANGI BERIKAN TANGGAPAN ATAS PU FRAKSI TERHADAP DIAJUKANNYA PERUBAHAN PERDA NO.2 TAHUN 2011 SERTA PERDA NO.3 TAHUN 2011.
13-04-2017 | dprd.

Bupati Banyuwangi memberikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi, terhadap Nota penjelasan diajukannya Raperda Perubahan Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Perubahan Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pada rapat paripurna dewan, Selasa (11/04/2017).

Tanggapan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati banyuwangi, Yusuf Widyatmoko,S.Sos menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota fraksi, atas respon positif terhadap dua Raperda tersebut.

“ Insya Allah,segala bentuk respon fraksi-faksi, baik berupa pertanyaan,pendapat dan saran yang disampaikan dalam PU fraksi,akan semakin memantapkan kesempurnaan dua Raperda yang sedang kita bahas sebelum ditetapkan menjadi perda” ucap Yusuf Widyatmoko dihadapan rapat paripurna.

Terhadap PU fraksi Demokrat, eksekutif menjelaskan, keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Perda No.2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah terbit dahulu dibandingkan dengan keputusan MK, sehingga eksekutif tetap mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Demikian juga, dengan Perubahan Perda No.3 tahun 2011.

Terhadap usulan fraksi Golkar-PAN untuk menambahkan Peraturan Menteri LH No.27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan. Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2006.  Peraturan Menteri Negara LH No1 tahun 2010 dan Peraturan Menteri LH No.5 Tahun 2014, pada Perubahan Perda No. 3 Tahun 2011 eksekutif sependapat.

Terkait usulan fraksi PDI-Perjuangan untuk menghapus Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sumber daya Air, eksekutif sependapat.

Menanggapi saran fraksi PKB,agar Pemerintah daerah bersikap tegas terhadap wajib pajak atau pengusaha yang memanipulasi data tetang uang pajak yang harus disetorkan.  Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi telah melakukan terobosan dengan pemasangan Tax Monitor pada wajib pajak Hotel,Retauran maupun Tempat Hiburan.

Menjawab PU fraksi PPP terkait dengan penghapusan kata Golf, eksekutif menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-6025 Tahun 2016, tentang pembatalan beberapa ketentuan Perda Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011.

Terhadap usulan fraksi Gerindra Sejahtera,untuk menambahkan 3 (tiga) Dasar Hukum, eksekutif sepakat. Dan terkait menyertakan parameter klasifikasi mutu air dari setiap kelas air akan disampaikan pada saat pembahasan bersama Pansus Raperda.

Penjelasan eksekutif terhadap pertanyaan fraksi Nasdem tentang perubahan istilah pada obyek pajak hiburan merupakan penyesuaian istilah yang terdapat dalam Perda No. 10 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan, dan Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2016.(Humas DPRD Banyuwangi)