TUJUH FRAKSI SAMPAIKAN PU ATAS DIAJUKANNYA PERUBAHAN PERDA PAJAK DAERAH DAN PERDA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.
11-04-2017 | dprd.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas diajukannya 2 (dua) Raperda Perubahan Perda,yakni Perubahan Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Perubahan Perda No. 3Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Senin (10/04/2017)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yusieni, didampingi H.Joni Subagio,MH dan Ismoko, serta dihadiri Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, Forpimda, Jajaran Kepala SKPD, Perwakilan instansi vertikal, Camat , Lurah maupun Kades se Banyuwangi.

Pada rapat paripurna ke II ini, Pemandangan Umum ke tujuh fraksi menyatakan sepakat dua Raperda dapat dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya, namun dengan tetap memberikan beberapa catatan. Berikut beberapa saran,masukan maupun catatan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD.

PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Inayanti Kusumasari,SE disampaikan,secara umum fraksi Partai kebangkitan Bangsa menyambut baik perubahan Perda No.2 tahun 2011, dengan tetap melakukan pendataan ulang terhadap sejumlah potensi pajak daerah.

“ Pemerintah Daerah harus tegas dan berani terhadap wajib pajak memberi peringatan,khususnya kepada pengusaha yang melakukan manipulasi data tentang uang pajak yang harus disetorkan kepada Pemda” tegas Inayanti Kusumasari.

Terhadap Perubahan Perda No.3 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air, fraksi PKB mengapresiasi langkah eksekutif,dalam rangka menjaga kualitas air,serta memberikan kenyamanan masyarakat penguna air secara luas.

PU Fraksi Golkar-PAN yang dibacakan juru bicaranya, H.Sugiharto,SE memberikan dukungan terhadap revisi Perda No.2 tahun 2011 tentang Pajak daerah, mengingat perubahan Perda tersebut bersifat mandatory atau wajib,atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-6025 tahun 2016. Selain itu, Fraksi Golkar_PAN mendorong eksekutif untuk lebih kreatif menggali potensi PAD dengan prinsip tidak menambah beban masyarakat.

PU Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Ketua Fraksinya, Handoko,SE meminta eksekutif untuk mengkaji kembali landasan hukum yang digunakan eksekutif dalam pengajuan perubahan Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 133/PUU-XIII/2015. MK berpendapat Pasal 251 UU No 23 tahun 2014 ang mengatur kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda bertentangan dengan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945.

Berikutnya terkai dengan landasan hukum yang digunakan dalam Perubahan Perda No.3 tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air oleh eksekutif. Yakni PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan keputusan Mendagri No 188.34-5696 tentang pembatalan Pasal 56 Perda Kabupaten Banyuwangi No.3 tahun 2011, masih diangggap lemah. Karena bertentangan dengan juga dengan putusan MK No. 137?PUU-XIII/2015.

PU Fraksi Hanura-Nasdem yang disampaikan juru bicaranya, Sugiyo , terkait dengan perubahan beberapa tarif pajak daerah,pembahasannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fraksi Hanura-Nasdem beralasan perubahan tarif pajak akan berdampak pada perubahan wajib pajak dan menejemen tata kelola keuangan daerah.

PU Fraksi PPP yang dibacakan Drs, Syahroni dalam revisi Perda No.2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah berharap kepada eksekutif untuk mengkaji ulang penghapusan tempat hiburan atau olaraga Golf yang sebelumnya masuk dalam draf Perda. Fraksi PPP bealasan Pemerintah pusat maupun daerah memilki kewajiban untuk melakukan pembinaan olaraga. Tidak adakah kemungkinan kedepan, Golf akan menjadi bidang olaraga yang bisa mengangkat reputasi kabupaten Banyuwangi dalam bidang olaraga.

PU Fraksi Gerindra Sejahtera yang dibacakan Andik Purwanto berharap perubahan tarif pajak daerah perlu mempertimbangkan laju tingkat inflasi daerah,serta kemampuan penadapatan masyarakat, karena hal tersebut penting dilakukan,agar penerimaan PAD tetap berjalan sesuai potensi ,serta tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Untuk perubahan Perda No.3 Tahun 2011, fraksi Gerindra Sejahtera meminta materi tentang baku mutu air dibuat secara detail, seperti halnya usaha maupun kegiatan apa saja, yang standart baku mutu air limbahnya diatur dalam klausul ini. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha untuk mengakses standart baku mutu air yang tertuang dalam Raperda.

Sementara PU Fraksi PDI-Perjuangan sepakat dan sepaham terhadap usulan perubahan Perda Pajak daerah dan Perda pengendalian Pencemaaran air, tetapi substansi perubahan,penambahan maupun pengurangan pasal agar dibahas lebih detail  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usai penyampaian PU Fraksi-fraksi, rapat paripurna dinyatakan selesai dan selanjutnya DPRD menunggu jawaban Bupati Banyuwangi,atas beberapa pendapat,saran dan masukan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum fraksi.(Humas DPRD Banyuwangi)