EKSEKUTIF AJUKAN REVISI PERDA PAJAK DAERAH DAN PERDA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
10-04-2017 | dprd.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara 15-20 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021, salah satunya dari sektor pajak. Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Nota Penjelasan Raperda Perubahan Perda No.2 Tahun 2011, yang dibacakan oleh Bupati H.Abdullah Azwar Anas, dalam rapat paripurna dewan, disampaikan, perekonomian Banyuwangi yang semakin meningkat, ternyata belum diimbangi dengan perolehan PAD yang maksimal. Sehingga, selain mengoptimalkan potensi pajak yang ada, Pemerintah Daerah juga mencari jalan keluar,dengan mengajukan revisi Perda tentang pajak daerah.

“ Perubahan Perda No. 2 tahun 2011 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, karena selama ini masih banyak tarif pajak daerah yang nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan Banyuwangi,sehingga perolehan PAD tidak dapat naik signifikan” jelas Bupati Banyuwangi dihadapan rapat paripurna DPRD, Jum’at (07/04/2017).

Bupati Anas menjelaskan, beberapa draf dalam materi raperda Perubahan Kedua Perda N0.2 tahun 2011,yakni, menghapus kata Golf dalam pasal 24 Ayat (2) Huruf G, dan Pasal 27 Huruf J. Mengubah beberapa istilah pajak hiburan, antara lain, Tontonan Film, Pagelaran Kesenian,Musik,Tari dan/atau Busana,  Kontes Kecantikan, Karaoke Keluarga,  Sirkus,Sulap, Permainan Bilyard dan Bowling, Pacuan Kuda,Kendaraan Bermotor, Refleksi, Spa dan pusat Kebugaran,serta Pertandingan Olaraga.

“Mengubah beberapa tarif pajak dalam Pasal 27,dengan rincian yang akan kami sampaikan dalam rapat bersama Pansus Raperda” jelasnya.

Selain mengajukan raperda perubahan perda tentang pajak daerah. Pemerintah daerah juga merevisi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran air. Dengan menambahkan 2 (dua) Pasal baru yang mengatur tentang dan kriteria mutu air

Pengelolaan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan klasifikasi dan penentuan kriteria mutu air, serta penetapan kelas air. Kalsifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas.

Kelas I air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan keguanaan tersebut. Kelas II, air yang peruntukannya digunakan untuk sarana prasarana rekeasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air ntuk mengairi tanaman. Kelas III, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman. Kelas IV, air yang peruntukannya digunakan untuk mengairi pertanaman .

“Penetapan Kelas Air pada air,dan/atau sumber diatru lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati” ungkap Bupati Banyuwangi.

Selanjutnya Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan, dengan berpedoman pada baku mutu air yang ditetapkan Pemerintah Propinsi. Penilaian baku mutu air dilakukan secara periodik sesuai dngan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Humas DPRD Banyuwangi)