DPRD SAMPAIKAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI BANTUWANGI TAHUN 2016.
10-04-2017 | dprd.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, kritik tajam hasil kinerja Pemerintah Daerah tahun 2016. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Joni Subagio,MH,dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi tahun Anggaran 2016, Jumat (07/04/2017).

Rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Ismoko disampaikan, sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban publik, LKPJ Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang penting dan strategis bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai lembaga resprentasi rakyat Kabupaten Banyuwangi. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, setiap tahun berkewajiban untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, berdasarkan RPJMD serta RKPD dan apa yang diketahuinya di lapangan dan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ tersebut.

 

“Penyusunan LKPJ diperlukan kejujuran yang tinggi dan kecermatan yang prima,agar hasil dari evaluasi, obyektif didukung data dan fakta dilapangan” jelas Ismoko dihadapan undangan rapat paripurna.

 

Ismoko melanjutkan, secara agregat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari indikator ekonomi makro dan sosial. Kedua indikator makro ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007, merupakan bagian dari indikator kesejahteran masyarakat, artinya sejauh mana tingkat perkembangan masyarakat,dapat dilihat dari kedua indikator tersebut. Namun sayang, dokumen LKPJ tahun 2016 belum melaporkan data capaian indikator makro ekonomi dan sosial tahun 2016.

 

“ Data-data capaian ekonomi makro dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi,PDRB,investasi,penduduk miskin, IPM yang dilaporkan belum Up Date tahun 2016,tetapi data-data capaian yang dilaporkan masih tahun 2015” ungkap Ismoko.

 

Angka kemiskinan pada tahun 2015 masih sebesar 9,17 persen dari jumlah penduduk. Angka capaian kemiskinan di Banyuwangi masih diatas angka rata-rata nasional sebesar 8,33 persen. Selama 4 (empat) tahun terakhir (2012-2015), capaian perkembangan penurunan kemiskinan berjalan cukup lamban, dalam lima tahun angka penurunan penduduk miskin hanya 1,31 persen dari jumlah penduduk.

 

“Kinerja penanggulangan kemiskinan mengalami perlambatan, menjadi indikasi meningkatknya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita setiiap tahun, belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk” ucap Politis Partai Golkar asal gambiran ini.

 

Berikutnya DPRD juga menyoroti lambatnya pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah.,seperti halnya diabaikanya pertumbuhan lahan dan pembangunan infrastruktur pertanian. Masih sulitnya aksesbilitas permodalan bagi pelaku pertanian terhadap perbankan. Minimnya kinerja Aparatur Daerah dalam melakukan pemberdayaan bagi peningkatan SDM petani. Dis-Orientasi petani padi ke Hortikultura,yang ditandai dengan menurunnya area pertanian basah,sehingga kedepan Pemerintah Daerah diharapkan untuk menerbitkan regulasi daerah terkait pengamanan tanaman pangan pokok.

 

Kinerja keuangan daerah, SILPA tahun 2016 Un-Audite tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2016, tetapi jika angkanya konsisten, SILPA Indikatif tahun 2016 sebesar Rp. 282.475.143.686 ( 8,9 persen dari dana tersedia), secara nominal menurun dibanding tahun 2015. Namun jika ditambahkan dengan TP dan TPP yang dihentikan oleh Kementerian Keuangan,SILPA tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 495,4 Miliar,meningkat pesat dibanding SILPA tahun 2015.

 

“ Dokumen LKPJ tahun 2016 BAB III, tidak menyajikan berapa SILPA tahun berjalan berdasarkan sumbernya,oleh karena itu Pemda harus melengkapi data SILPA tahun 2016 dilengkapi dengan sumbernya” tegas Ismoko.

 

Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2016 menurun drastis, jika tahun 201 pendapatan tumbuh 14,9 persen,ditahun 2016 pendapatan hanya tumbuh sebesar 1,00 persen,hal ini disebabkan berkurangnya dana dari pusat maupun bantuan keuangan dari propinsi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami enurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

 

Evaluasi kinerja per-urusan Pemerintah Daerah, DPRD menilai, capaian output dan outcome per-urusan dan organisasi tahun 2016,belum bisa diukur. Artinya LKPJ Bupati Banyuwangi tahun 2016, sekedar melaporkan realisasi belanja atau serapan anggaran kegiatan disetiap urusan dan organisasi,namun gagal melaporkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berupa output dan outcome Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut indikator kinerja sasaran urusan Pemerintah Daerah.

 

Sementara dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, menanggapi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2016. Bupati H.Abdullah Azwar Anas.M.Si mengatakan, rekomendasi hasil pembahasan LKPJ yang dilakukan oleh anggota dewan,cukup baik, dan dianggap wajar.

 

“ Namanya saja DPRD, tentu harus mampu mencermati sisi yang kurang dalam kinerja Pemerintah daerah,dengan memberikan catatan dan saran guna perbaikan kedepan. Kami setiap tahun melakukan survey independent,yang menjadi dasar pengambilan keputusan daerah,termasuk rekomendasi DPRD” pungkasnya. (Humas DPRD Banyuwangi)