GESAH DESA, “ DESA HARUS DIBERDAYAKAN “
04-04-2017 | dprd.

Dalam rangka mencari solusi terhadap, masih adanya persoalan maupun kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,khususnya terkait dengan pengelolaan APBDes.

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Banyuwangi menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Zein Kastolani, Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Desa, Abdul Azis Hamidi serta Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda,  Kamis (30/03/2017) di Ruang Khusus DPRD.

Dalam kegiatan yang bertajuk “ Gesah Desa dan Desa Harus di Berdayakan” tersebut. Ketua Asosiasi BPD, Rudy Latief Hartono mengatakan, kegiatan gesah desa digelar dengan tujuan mencari solusi tehadap kendala-kendala yang dihadapi Pemerintahan Desa, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan desa berbasis IT atau E-Village Budgeting.

“Pemerintahan Desa saat ini masih kekurangan tenaga ahli IT, karena Pemerintah Daerah masih belum maksimal memberikan pelatihan kepada perangkat yang ada di Desa “ jelas Rudi Latief .

Selain hal tersebut, dalam kegiatan Gesah Desa ada persoalan desa yang harus segera dipecahkan, terkait dengan masih minimnya desa mengajukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Dari 189 desa, baru 15 desa yang sudah mengajukan pencairan DD dan ADD, padahal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan telah memberikan warning, jika sampai pertengahan bulan Mei 2017, desa belum juga mengajukan pencairan, maka DD akan hangus.

“ Lambatnya Desa mengajukan pencairan DD dan ADD dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya SDM dan keterlambatan terbitnya regulasi, seperti Keputusan Bupati tentang DD dan ADD, dalam kegiatan Gesah Desa ini, harapannya ada solusi” ungkap ketua Asosiasi BPD Banyuwangi.

Menanggapi keluhan Asosiasi BPD, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Zein Kastolani mengatakan, beberapa persoalan yang dialami Pemerintahan Desa, dapat teratasi dengan cepat, sepanjang ada niatan dan komitmen dari perangkat desa untuk belajar meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa, kerana saat ini,perangkat desa dituntut untuk melek teknologi IT. Perencanaan, Penyusunan maupun Pelaporan Keuangan Desa sudah mempergunakan sistem IT,yakni E-Village Budgeting.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda berharap proses penyusunan anggaran desa harus dilakukan secara akuntabel dan profesional. Pengunaan anggaran untuk pembangunan maupun pemberdayaan desa juga perlu dikawal,agar pengunaan anggaran desa bisa tepat sasaran.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, harus lebih intensif melakukan pembinaan, dengan memaksimalkan pelatihan kepada perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa berbasis IT.

“Pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa harus dilakukan dengan baik sesuai regulasi,agar tidak tersandung masalah hukum” saran Ficky Septalinda, yang selanjutnya menutup kegiatan Gesah Desa .(Humas DPRD Banyuwangi).