Bupati Banyuwangi sampaikan nota LKPJ Bupati 2016
09-03-2017 | dprd.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi dengan agenda Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2016 dan Pengambilan Keputusan 4 Raperda , Rabu (8/3). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Banyuwangi Imade Cahyana Negara,SE dan seluruh wakil ketua DPRD , dalam penyampaianya Bupati  Anas menyebutkan capaian kinerja  ekonomi daerah terus meningkat dengan pertumbuhan ekonomi 6,01 persen.

Anas mengatakan pada tahun 2016 Banyuwangi mampu mencatatkan beberapa capaian pertumbuhan di bidang ekonomi. Diantaranya pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 6,36 persen.

Pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 7,18 persen, dan pertumbuhan sektor pertanian 4,33 persen. Banyuwangi pun mencatatkan pertumbuhan PDRB perkapita dari Rp. 33,63 juta perkapita per tahun di 2015 meningkat menjadi Rp 37,53 perkapita per tahun  di 2016.

“Secara umum pertumbuhan ekonomi kita juga baik yakni 6,01 persen lebih tinggi dari Jawa Timur dan nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga di level rendah yakni 1,91 persen,” kata Anas.

Anas melanjutkan pada 2016 pemerintah daerah juga membukukan beberapa  capaian kinerja di sektor layanan pendidikan dan kesehatan. Diantaranya berhasil mengentaskan anak putus sekolah sebanyak 5.093 anak lewat program gerakan daerah angkat anak putus sekolah (Garda Ampuh) dan siswa asuh sebaya (SAS).

Angka rata-rata lama sekolah mencapai 6,88 tahun dan angka usia harapan hidup (UHH) mencapai 69,90 tahun.“Indeks pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi mencapai 68,09,” ujarnya.

Anas juga menyampaikan capaian kinerja di bidang pembangunan infrastrukturdan investasi. Seperti pembangunan jaringan jalan dengan jumlah jalan dalam kondisi baik mencapai 98,3 persen. Jaringan irigasi primer telah dibanguan sepanjang 3718 KM, jaringan irigasi sekiunder sepanjang 2.204 KM dan jaringan irigasi tersier 797 KM.

“Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai Rp. 2,32 trilyun,” cetusnya.

Sementara itu capaian kinerja di bidang tata kelola pemerintahan diantaranya predikat sistem akuntabilitas kinerja Intansi pemerintah (SAKIP) meraih predikat A, dimana Banyuwangi menjadi yang pertama satu-satunya di Indonesia. Serta Indeks kepuasan masyarakat mencapai 82,05 persen.

“Opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah mampu mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut,” kata Anas.

Di bidang pariwisata Banyuwangi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tercatat selama tahun 2016 total kunjungan wisatawan nusantara mencapai 3.831.703 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 78.865 orang pada 2016.

“Berkat konsistensi Banyuwangi dalam penyelenggaraan Banhyuwangi Festival Menteri Pariwisata RI menganugerahkan predikat “The Best Festival City” bagi Banyuwangi. Ini menjadi “Banyuwangi Experience” yang tidak akan bisa dijumpai di daerah lain,” ujar Anas.

Banyuwangi juga terus memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan didukung 1400 titik wifi dan media wireless 835 cluster fiber optik Indonesia Broadband Plan, Banyuwangi terus mengembangkan Goverment Information System di berbagai bidang pemerintahan seperti e-gov, e-office, e-health, e-education, e-budgeting, e-village hingga e-audit.

“Kami sangat meyakini kedepan keunggulan suatu daerah sangat ditentukan penetrasi jaringan ITnya,” cetusnya.

Sementara itu Anas juga melaporkan pengelolaan keuangan daerah 2016 diantaranya pendapatan daerah sebesar Rp. 3,04 trilyun terealisasi Rp. 2,8 trilyun atau mencapai 92,4 persen. Sedangkan Belanja daerah 2016 Rp 3,4 trilyun terealisasi sebesar RP. 2,8 trilyun atau 84, 50 persen dari pagu anggaran

Setelah Usai Penyampaian LKPJ Bupati Rapat Paripurna diteruskan pengambilan keputusan 4 Raperda yaitu pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa, Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren kabupaten banyuwangi dan raperda tentang perangkat desa.(Humad DPRD Banyuwangi)