DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, ADDENDUM PROPEMPERDA TAHUN 2017.
28-02-2017 | dprd.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengelar rapat paripurna internal, dengan agenda perubahan atau addendum Program Pembentukan Peraturan Daerat Tahun 2017, kamis (23/02/2017).

Ketua BPPD DPRD Banyuwangi,H.Khusnan Abadi usai rapat paripurna internal kepada sejumlah media mengatakan, addendum Propemperda tahun 2017, bertujuan untuk menyesuaikan pos anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2017.

Sebanyak 8 (delapan) Raperda pada Propemperda tahun 2016 yang pembahasannya telah finalisasi, saat ini masih proses fasilitasi oleh Gubernur Jatim, dan 4 (empat) Raperda lainnya pembahasannya masih tertunda. Sehingga, setelah fasilitasi selesai , DPRD masih mempunyai tanggung jawab mengesahkan Raperda tersebut. Maka secara otomatis, proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dewan, mengunakan anggaran tahun 2017.

“ Raperda tahun 2016 yang saat ini masih proses fasilitasi, pengesahannya mengunakan anggaran tahun 2017, sehingga perlu adanya addendum Propemperda tahun 2017” jelas H,Khusnan Abadi saat ditemui Majalah Parlemen.

Propemperda tahun 2017, sebelumnya berjumlah 19 (sembilan belas) Raperda, dalam addendum ditambahkan sebanyak 8 (delapan) raperda sisa tahun 2016 yang saat ini masih proses fasilitasi,dan 4 (empat) Raperda yang tertunda pembahasannya, serta 1 (satu) Raperda tambahan dari eksekutif, yakni Perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.  Sehingga jumlah Propemperda tahun 2017 menjadi 32 ( tiga puluh dua) Raperda.

“ Dalam adddendum Propemperda Tahun 2017, eksekuitif menambahkan 1 Raperda Perubahan” jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal daerah pemilihan Banyuwangi V .

Berikut tambahan Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.  Delapan Raperda yang masih proses fasilitasi Gubernur Jatim, Raperda tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Raperda tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Pelarangan Praktek Rentenir, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang Urusan Pemerintahan Konkuren, Dan Raperda Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS.

Selanjutnya Propemperda tahun 2016 yang tertunda pembahasannya yakni, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  Raperda tentang Sumber Daya Air, Raperda tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi, Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Adat kabupaten Banyuwangi.

“ Satu Raperda tambahan usulan eksekutif tentang Perubahan Perda No 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum” pungkas H Khusnan mengakhiri wawancaranya. (Humas DPRD Banyuwangi)