TABUNGAN NGAK BISA DICAIRKAN, PULUHAN ANGGOTA KSU HITHA KECAMATAN BANGOREJO MENGADU KE DPRD.
22-02-2017 | dprd.

 Sejak tahun 2010 tidak bisa mencairkan tabungannya, puluhan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) HITHA, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo,Banyuwangi mendatangi kantor Dewan.

Mereka akan mengadukan kerugian materiil yang dialaminya, dalam rapat hearing yang digelar Komisi II DPRD, Selasa (21/02/2017). Di undanghadirkan dalam hearing tersebut, Plt Kepala Dinas Koperasi UKM, Alief Rachman Kartiono berserta jajarannya, dan pengurus KSU HITHA.

Juru bicara anggota KSU HITHA yang merasa dirugikan, Syaiful Bahri, dalam kesempatan hearing tersebut menyampaikan, sebanyak 56 warga penabung merasa kesulitan mencairkan dananya yang selama ini disimpan di KSU Hitha sejak tahun 2010 hingga kini. Penabung yang sebagian besar warga Desa Temurejo tersebut, meminta kepada wakil rakyat bisa memberikan solusi  terbaik atas persoalan yang dialaminya.

“ kami meminta kepada anggota DPRD membantu warga,agar dapat mencairkan dana yang tersimpan di KSU Hitha” jelas Syaiful Bahri dihadapan anggota Komisi II DPRD Banyuwangi.

Karena tidak satupun pengurus KSU HITHA hadir, rapat hearing tidak dapat dilanjukan, dan Komisi II akan menjadwalkan ulang rapat hearing, dengan mengundang hadirkan seluruh pengurus koperasi. Harapan Komisi II dalam pertemuan berikutnya, ada titik temu antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“ Hearing akan kita jadwalkan ulang, Komisi II berharap ada jalan musyawarah mufakat antara KSU HITHA dengan anggotanya” pungkas Marifatul Kamilah,SH.

Sementara Plt Kepala Dinas Koperasi UKM, Alief Rachman Kartiono menjelaskan, anggota KSU HITHA menuntut haknya, berupa uang yang ditabungkan. Secara kelembagaan KSU HITHA mempunyai badan hukum yang masih berlaku. Pihaknya selaku pengawas maupun pembina Koperasi di  Kabupaten Banyuwangi akan berupaya menyelesaikan secara musyawarah mufakat. “Berdasarkan data, Koperasi  Serba Usaha HITHA sejak tahun 2010 sudah ada persoalan, namun Koperasi berkewajiban untuk menyelesaikan masalah dengan anggotanya” pungkas Alief R Kartiono. (Humas DPRD Banyuwangi)