USAI FASILITASI OLEH GUBERNUR JATIM, EMPAT RAPERDA AKAN SEGERA DISAHKAN
22-02-2017 | dprd.

Setelah hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, disampaikan kepada Bupati Banyuwangi. Kemudian ke empat Raperda tersebut diserahkan kembali kepada DPRD untuk dilakukan sinkronisasi guna penyempurnaan materi Raperda

Ke empat Raperda yang telah di fasilitasi tersebut antara lain, Raperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual dan HIV/AIDS.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah,DPRD Banyuwangi, H.Khusnan Abadi, M.PDI menyampaikan, Raperda hasil fasilitasi Gubernur itu, berdasarkan mekanisme akan diserahkan kepada masing-masing Pansus untuk dilakukan sinkronisasi.

“ Empat Raperda hasil fasilitasi, kami serahkan kepada masing-masing Pansus untuk dilakukan sinkronisasi “ ucap H.Khusnan Abadi saat dikonfirmasi Majalah Parlemen, Kamis (16/02/2017) di ruang BPPD DPRD Banyuwangi.

Dalam sinkronisasi Raperda hasil fasilitasi itu, Khusnan mencontohkan, ada catatan penambahan Dasar Hukum mengingat, maka Pansus berkewajiban untuk memasukan atau mencantumkan dasar hukum itu dalam Raperda. Seandainya,ada penambahan ataupun penghilangan pasal dan ayat dalam Raperda,juga perlu di diskusikan kembali agar ada kesesuaian antara hasil fasilitasi dengan pembahasan di internal Pansus, sesuai dengan regulasi yang ada.

“ Setelah sinkronisasi selanjutnya bisa diagendakan paripurna pengambilan keputusan” jelasnya.

Dari 8 (delapan ) Raperda yang pembahasanya telah finalisasi di akhir tahun 2016 lalu. Hingga saat ini, tersisa empat Raperda yang fasilitasinya belum turun ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, antara lain, Raperda tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Raperda Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliah, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Raperda tentang Larangan Praktek Rentenir.(Humas DPRD Banyuwangi)