DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    Perda Penanggulangan Bencana, Hindari Kesenjangan Sosial Kala Bencana

    Kabupaten Banyuwangi akan segera memiliki Peraturan Daerah Penangulangan Bencana,saat ini draft Raperda tersebut tengah dibahas dan telah dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Ne- geri oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi. Ketua Pansus III Raperda Penangulangan Bencana DPRD Banyuwangi,Drs Abdul Basith menyatakan dengan adanya Perda tersebut, diharapkan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyuwangi bakal cepat, terkoordinasi, dan tertata dengan baik.

    Menurut Abdul Basith, Penangulangan bencana pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana. Dalam BAB II Pasal 4 Raperda Penanggulangan Bencana, dijelaskan tujuan dari penyusunan Raperda ini, diantaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. 

    Selanjutnya Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan mengalokasikan dana penangulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam bentuk dana siap pakai. “Pengunaan anggaran penangulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD),” jelas Abdul.

    Pengendalian atas pengumpulan serta penyaluran bantuan berupa uang,barang ataupun jasa yang diperuntukan untuk penangulangan bencana juga menjadi tanggung jawab Pemda, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan. Selain itu peran sinergi Pemerintah Daerah dengan Ormas dan kelompok masyarakat dalam penangulangan bencana juga diatur dalam BAB IV Pasal 11,organisasi kemasyarakatan berhak mendapatkan kesempatan dan perlindungan dalam upaya kegiatan penangulangan bencana. “Ormas yang concern terhadap kegiatan penanggulangan bencana dapat mengumpulkan sumbangan dari masyarakat,namun wajib berkoordinasi dengan Pemda atau BPBD” jelas Ketua Pansus.  

    Sementara Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi,Drs. Wiyono dalam penjelasannya kepada Tabloid Parlemen menyampaikan bahwasanya Raperda Penanggulangan bencana disusun untuk melaksanakan amanah Undang- Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang fungsinya mendasari segala aktifitas mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan, yang diawali dari pencegaan,darurat bencana sampai dengan pemulihan akibat dari bencana. Didalam Raperda bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

    Maka dari itu Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi berharap setelah Raperda Penangulangan Bencana disetujui menjadi Peraturan Daerah,langkah proaktif dari elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam mengurangi dampak merugikan dari bencana diharapkan dapat membantu BPBD Banyuwangi dalam memenuhi tugas dan fungsinya BPBD Kumpulkan Relawan Bencana, Antisipasi Penanggulangan Belasan jurnalis bersama pelajar dan aktifis kemahasiswaan menerima bimbingan teknis penanggulangan bencana. Digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), disampaikan pemateri nara sumber dipandegani Drs. Wiyono, MH, Kepala BPBD, Selasa (27 Agustus 2013). Tempat aula Hotel Ikhtiar Surya, turut serta crew PMI, SAR, TAGANA, SENKOM dan komunitas radio seperti halnya RAPI diikuti kurang lebih ratusan orang. BPBD yang didirikan tahun 2011 dan dibentuk oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang sudah berdiri pada tahun 2008.

    Peserta juga mendapat penjelasan makna kandungan logo segitiga biru yang mepunyai makna tersendiri yaitu pada sisi atas adalah pemerintah, sisi kiri mitra masyarakat dan di sisi kanan adalah dunia usaha. Pada kegiatan tersebut dijelaskan secara gamblang tentang pentingnya peran relawan serta penanggulan bencana yang sudah tercantum pada UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana. Anda sendiri pastinya sudah tidak asing mendengar kata-kata bencana,bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam/non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi manusia.

    Maka sudah dijelaskan pada pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana.UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana Karena mengingat wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia? Lempeng Indo- Australia, Eurasia, dan Pasifik.

    Contohnya saja di kota banyuwangi ini karena disamping menyimpan keka- yaan alam serba melimpah, wilayah Banyuwangi juga menyimpan potensi bencana cukup besar. Sejumblah peristiwa bencana alam di Banyuwangi pada dasawarsa terakhir ini terjadi di antaranya gempa bumi, tsunami (40 desa se- panjang 175 kilometer garis pantai Banyuwangi khususnya wilayah selatan seperti Pancer), banjir (Kalipuro, Giri, Banyuwangi, dan Muncar) dan tanah longsor (Licin, Glagah, Songgon dan Kalibaru), kekeringan, letusan gunung berapi (G. Raung = Kecamatan Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Gunung Ijen = Licin, Glagah, Wongso- rejo), puting beliung, gelombang pasang, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Sedang bencana akibat manusia di antaranya kerusuhan social,pencemaran lingkungan, narkoba, epidemic ter- masuk HIV/Aids.

    Kondisi ini semakin mencemaskan masyarakat Banyuwangi. Dalam kaitan ini pihak BPBD Ka- bupaten Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.71 ini rencananya akan membangun TES (Tempat Evakuasi Sementara) yang di- tempatkan di wilayah - wilayah tertentu yang rawan dengan bencana dan dalam waktu dekat ini juga BPBD Kabupaten Banyuwangi akan menggelar pertemuan 500 relawan se Indonesia di Banyuwangi yang akan dihadiri oleh BNPB, BPBD, Instansi terkait, ORSOS, OR- MAS, lembaga usaha, masyarakat (LSM, NGO, POKMASY, PERTI, ko- munitas) dengan harapan bisa membantu penanganan bencana yang terjadi. “Sebab jika hanya mengandalkan petugas dari BPBD, tidak akan maksimal. Mengingat letak Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah rawan bencana,” ungkap Bapak Wiyono.

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK