DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    Tugas Makin Berat, Peningkatan Kapasitas DPRD Harus Tambah

    Siapa pun nanti yang menjadi anggota DPRD di kota/kabupaten, propinsi dan pusat, sudah tentu sesuai dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah poin satu di antara adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan melaksanakan tiga fungsi pokok, yaitu membuat peraturan daerah (Perda) atau kebijakan pemerintah daerah lain juga berfungsi Legislasi, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tugas Makin Berat, Peningkatan Kapasitas DPRD Harus Tambah (APBD) serta melaksanakan controlling atau pengawasan pada roda pemerintahan.

    Asah kemampuan seiring tujuan utama peningkatan sumber daya manusia (SDM) terus jadi target agar produk kebijakan DPRD benar legitimit dan sesuai dengan tujuan pemerintahan yang makmu dan berkeadilan pada seluruh lapisan masyarakat. Sudah menjadi ketentuan bahwa SDM anggota DPRD akan bisa menjalankan tugas dan fungsi berdasar alat kelengkapan DPRD yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan ditindak lanjuti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

    Pengawasan DPRD adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas wewenang dan hak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Peningkatan kapasitas pelaksanaan tupoksi terutama dibidang penganggaran.

    Peningkatan kapasitas lewat pendidikan dan pelatihan tidak akan terhenti. Satu kegiatan yang terbaru, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam surat undangan Nomor 170/6603/Diklat tertanggal 18 Juli 2013. Kegiatan Diklat Penganggaran Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Anggota DPRD angkatan I dan II tahun 2013.

    Sebuah pengalaman berharga bagi siapa pun yang menerima amanat politik dari masyarakat. Seperti dituturkan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Ali Makki menyampaikan kepada Tabloid Parlemen, bahwa pelaksanaan Diklat tersebut sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD guna melahirkan SDM yang handal, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jadi wakil rak- Ali Makki yat di parlemen dapat berjalan dengan baik.

    Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Kepmendagri tersebut, jadi sangat penting lantaran setiap kebijakan pemerintah pusat selalu ikut dan menyesuaikan dengan perkembangan. Peserta Diklat Penganggaran Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Anggota DPRD angkatan I dan II tahun 2013 selain Kabupaten Banyuwangi juga DPRD Aceh, Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Blitar.

    “Diklat diikuti oleh Anggota DPRD dari beberapa daerah, semoga hasilnya dapat tercapai sesuai dari apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Badiklat Kepmendagri,” jelas Ali Makki. Adapun manfaat dari Diklat penyelenggara Diklat Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambah Ali Makki, untuk mewujudkan anggota DPRD yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas yang memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengambil keputusankeputusan yang strategis terutama di bidang penganggaran serta terciptanya peningkatan kinerja Anggota DPRD di bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi.

    “Ada sebelas materi yang disampaikan oleh fasilitator dari Badan Diklat Kepmendagri” ucap Ali Makki. Materi Diklat antara lain tentang bagaimana membangun komitmen bersama dalam proses pembangunan yakni Building Learning Commitmen diberikan oleh narasumber Aryo Santiko M.Si, materi Kepemimpinan Transformatif oleh Dr. I Made Suwandi dan materi peran serta DPRD dalam pengawasan pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD oleh narasumber Dr. Hendriwan M.Si.

    Semua materi sangat baik untuk menambah pengetahuan para Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk di implementasikan, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

     

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0