DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PU FRAKSI-FRAKSI ATAS RAPBD TAHUN 2020 DAN TANGGAPAN BUPATI BANYUWANGI TERHADAP DUA RAPERDA INISIATIF DEWAN.

    DPRD Kabupaten Banyuwangi gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadah diajukannya Rancangan APBD Tahun 2020, sekaligus tanggapan Bupati atas dua Raperda inisiatif dewan, Rabu (21/11/2019). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua, Michael Edy Hariyanto didampingi H.M Ali Machrus, serta dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widyatmoko, Sekretaris Daerah, Mujiono, Asisten Bupati, Suyanto Waspo Tondo, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Di awali PU fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, H.Yusieni yang menyampaikan pendapatnya dengan judul optimalisasi kapasitas fiskal daerah. Judul tersebut sebagai respon dalam menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk memperkaya sumber-sumber pendanaan RAPBD tahun 2020 nanti. “ Kami mendorong eksekutif untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, agar tingkat ketergantungan kita terhadap anggaran pemerintah pusat bisa berkurang setiap tahun, “ ucap Yusieni dihadapan rapat paripurna. Fraksi Demokrat menyodorkan beberapa opsi yang bisa mendorong APBD tahun 2020 bersifat ekspansif, sangat terukur dan rasional, diantaranya dengan cara, postur APBD tahun 2020 perlu disetting pembiayaan anggaran yang efisien dan difokuskan pada program yang lebi produktif dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Diversifikasi penerimaan daerah khususnya PAD harus terus dimaksimalkan, mengingat potensinya masih banyak dan belum tergali secara keseluruhan. Mengupayakan penagihan piutang daerah, mengambil hasil laba atau komitmen fee penyertaan modal kepihak ketiga termasuk deviden saham di PT BSI. Sumbangan pihak ketiga terus dipacu, serta pemanfaatan aset daerah. “ Kedepan kami harap ada komitmen antara DPRD dengan Bupati, untuk menjual sebagian saham kita di PT BSI saat harga bagus, agar rakyat Banyuwangi ikut merasakan nikmatnya saham, “ ucap Yusieni. Hasil penjualan saham PT.BSI nantinya bisa dialokasikan untuk membeli kapal ferry baru untuk melayani penyeberangan Jawa-bali, atau membeli DOK Apung untuk melayani dokking kapal di sekitar perariran Banyuwangi, sehingga hasil pendapatannya bisa untuk menambah penerimaan PAD tanpa harus membebani masyarakat. Pandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan, Marifatul Kamilah menyampaikan fraksinya mendukung terciptanya kegiatan program yang kreatif inovatif dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tekait dengan aset Pemda yang ada pada PT Trabasti sebesar Rp. 25,5 miliar, fraksi menilai merupakan potensi PAD yang bisa digali melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa dilanjutkan dengan pola dan skema yang jelas dan akuntabel, sehingga Pemda bisa memperoleh keuntungan. Terkait aset pemda di PT.PBS sebesar Rp. 3,3 miliar, Pemerintah daerah tidak perlu lagi terjebak dengan persoalan menejemen PT.PBS, apabila memungkinkan dicari penyelesaian segera dan dituntaskan secara win-win solution. “ Fraksi Golkar-Hanura memberi penguatan optimisme terkait proyeksi kenaikan PAD sebesar 15 persen, sehingga dari segi pendapatan ada kenaikan sebesar 3,97 persen, mengingat hal tersebut telah tertuang dalam Perda perubahan RPJMD tahun 2016-2021, “ ucap Marifatul Kamilah. Kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2020 agar dilaksanakan dan diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan untuk mempertahankan dan menguatkan ekonomi daerag, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah ditengah keterbatasan fiskal daerah. Pandangan Umum fraksi partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyambut baik dan menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada eksekutif, atas upaya kerja maksimal sehingga mampu menargetkan kenaikan PAD sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2020. “ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, “ Ucap Anita Rani. Di sisi belanja daerah, fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat, salah satunya menjamin sistem pasar yang berorientasi pada masayarakat kelas bawah dan menjamin keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Pandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Limpat Prawiro Dikdo berharap agar eksekutif memaksimalkan pengalian sumber-sumber pendapatan asli daerah selain dari pos pajak dan retribusi daerah. “ Eksekutif bisa memaksimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD, salah satunya mengoperasikan kembali perusahaan DOK kapal dan perusahaan jasa penyeberangan Jawa-Bali, langkah ini sejalan dengan semangat eksekutif untuk menjadikan Banyuwangi sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi, “ ucap Limpat Prawiro Dikdo. Fraksi Gerindra-PKS juga meminta penjelasan eksekutif terkait penyertaan modal daerah dan deviden Pemkab Banyuwangi pada PT Merdeka Copper Gold.Tbk, serta penurunan alokasi belanja pada program pertanian Pandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan Mohamad Padil mempertanyakan, apakan PAD yang sudah diproyeksikan meningkat ditahun 2020, merupakan suatu hasil yang maksimal dari penggalian dan pemanfaatan segala sumber potensi pendapatan yang ada di Banyuwangi, baik dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan dari hasil laba penyertaan modak pada pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan yang sah. “ Jika benar PAD diproyeksikan sebesar 595 miliar adalah sebuah usaha yang maksimal, maka fraksi kami memandang pemerintah daerah belum berhasil memanfaatkan secara baik sumber-sumber PAD yang ada, kita ketahui Banyuwangi ini mempunyai surga atau sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti halnya di Bukit Tumpang Pitu, “ tegas M.Padil. Di sisi belanja daerah, fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran belanja secara efektif dan profesional serta tepat sasaran, agar natinya tujuan pembangunan kesejahteraan masayarakat Banyuwangi dapat segera tercapai. Pandangan Umum fraksi Partai Perdsatuan pembangunan, yang dibacakan ,Samsul Arifin menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa tahun 2020 adalah tahun kelima dari periode kedua RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berfokus pada kebijakan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi serta pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Banyuwangi secara merata disertai upaya untuk menekan kesenjangan dan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan antar wilayah. Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan meminta eksekutif untuk menjelaskan dari mana saja sumber dana PAD secara terinci, sehingga mana yang kurang dan perlu support peningkatanya bisa dilakukan dengan cara kerja gotong royong eksekutif dan legislatif agar tujuan penaingkatan PAD bisa tercapai. Selanjutnya untuk belanja daerah, fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada eksekutif agar konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang memihak pada kepentingan masyarakat Banyuwangi. Sementara TANGGAPAN BUPATI BANYUWANGI terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda pemberian insentif dan penyelenggaran penanaman modal, serta Raperda penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko saat membacakan tanggapannya terhadap Raperda tentang pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal. Eksekutif meminta penjelasan terkait judul Raperda kepada DPRD. “ Sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 188/36/kpts-DPRD/429.050/2018 tentang propemperda tahun 2019, judul Raperda yaitu perubahan atas perda Kabupaten Banyuwangi No. 2 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi, “ jelas Wabup Yusuf Widyatmoko. Dan terkait perubahan secara teknis akan disampaiak pada saat pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus). Selanjutnya tanggapan Bupati Banyuwangi terhadap Raperda penanggulangan kemiskinan, banyak usulan dari eksekutif, seperti halnya penambahan, penghapusan dan penyempurnaan kalimat di ketentuan pasal dalam draf Raperda.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK