DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    MENGUATNYA PERAN DPRD DI ERA REFORMASI DAN OTONOMI DAERAH

    pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian disederhanakan peng-istilahannya sebagai Pemilu legislatif tahun 2014, adalah pesta demokrasi lima tahunan yang berusaha mengakomodasi banyaknya kepentingan. Kepentingan yang dimaksud, baik itu kepentingan Partai Politik peserta Pemilu untuk diakomodasi seluas-luasnya, maupun espektasi masyarakat secara umum membutuhkan Pemilu yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, serta Jujur dan Adil. Dua kepentingan ini, kemudian berpadu dengan sebuah harapan besar terciptanya legitimasi Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat dan mampu menyalurkan kepentingan Bangsa yang lebih besar sesuai amanah UUD 1945. Yakni terciptanya Pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanaan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral, yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini, kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini, ditandai dengan penegasan akan peran dan wewenang DPRD. Yakni, selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan Pemerintah Daerah, juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU No 32 tahun 2004,

    bahwa peran DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah.

    Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat, yang dirumuskan dalam suatu kebijakan Pemerintah, sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif ,nyata, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan social.

    Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3 membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Dimana dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah. Yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Peningkatan peran dan fungsi DPRD tersebut,tentunya sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif, yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. DPRD dituntut untuk lebih aspiratif, proaktif dan professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. DPRD juga diharapkan menjadi lembaga penyeimbang untuk mencegah penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang otoriter. Hal ini tentunya membuat tugas dan tanggung jawab DPRD semakin berat.

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0