DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    SERING TERJADI PEMALAKAN, NELAYAN MUNCAR MENGADU KE DPRD BANYUWANGI.

    Banyuwangi - Sejumlah perwakilan nelayan Muncar mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengadu ke wakil rakyat karena sering menjadi korban pemalakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau preman di perairan Dusun Pancer Desa Sumberagung,kecamatan Pesanggaran. Rombongan puluhan nelayan Muncar diterima langsung Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi, Drs.Suyatno beserta anggota dalam forum rapat dengar pendapat, Kamis (24/10/2019). Usai rapat dengar pendapat, juru bicara nelayan Muncar, Suwandi mengatakan, nelayan slereg Muncar ketika akan merapat di perairan Dusun Pancer untuk melakukan bongkar hasil tangkapan ikan, sering didatangi sekelompok orang untuk minta jatah ikan. “ Awalnya mereka minta jatah satu keranjang ikan, kalau ditimbang beratnya sekitar satu kwintal, seiring berjalannya waktu, kelompok orang yang meminta jatah hasil tangkapan laut itu semakin bertambah sehingga nelayan merasah resah , ‘ ucap Suwandi saat dikonfirmasi berbagai Parlemen. Operasi kelompok orang yang minta jatah ikan tersebut, dilakukan sebelum perahu slereg sandar dipelabuhan dengan mengunakan speedboat naik ke perahu meminta dan mengambil ikan semaunya, dan kejadian ini sudah berlangsung hampir tiga bulanan ini. “ Masyarakat nelayan resah atas tindakan sekelompok orang yang bisa dikatakan preman tersebut, sehingga menunjuk saya selaku kuasa hukum untuk melaporkan secara normatif ke aparat hukum, yakni Polres Banyuwangi , ‘ ungkapnya. Selanjutnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Banyuwangi. Nelayan Muncar juga menyampaikan keluhan kepada anggota dewan atas kurangnya perhatian Pemerintah daerah terhadap kejadian pemalakan liar yang menimpah para nelayan Muncar. Selain itu, dalam moment hearing, perwakilan nelayan juga mempertanyakan rumitnya pengurusan surat-surat perahu, sekaligus dengan kelanjutan program asuransi nelayan. “ Pemerintah daerah hanya bisa menarik retribusi kepada nelayan, namun perlindungan terhadap nelayan terabaikan, Bupati Banyuwangi harus turun tangan dan bertanggungjawab atas kejadian ini , “ tegas Suwandi Sementara Sekretaris Komisi II, Drs Suyatno menyampaikan, seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh nelayan Muncar terkait dengan pemalakan liar akan segera dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk segera ditindak lanjuti melalui rapat hearing dengan instansi terkait. (Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK