DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    TUJUH FRAKSI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM ATAS DIAJUKANNYA DUA RAPERDA PERUBAHAN USULAN EKSEKUTIF.

    DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap diajukanya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif, Selasa (06/08/2019). Kedua Raperda tersebut antara lain, Raperda Perubahan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021, dan Raperda Perubahan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono,SH didampingi Hj,Yusieni. Dihadiri Sekretaris Daerah, Drs, Djadjad Sudrajat.M.Si mewakil Bupati Banyuwangi, Asisten Bupati, Jajaran Kepala SKPD, Camat. Kades/Lurah se Banyuwangi. Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan oleh, Julies Setyo Puji Rahayu selaku juru bicara menyampaikan, dasar hukum yang menjadi pedoman perubahan RPJMD adalah ketentuan Pasal 342 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, fdan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda RPJPD, RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pada Pasal 342 ayat (2) Huruf b, disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. RPJMD Kabupaten Banyuwangi diundangkan pada 15 Agustus 2015 dan akan berakhir pada 14 Agustus 2021, diseimpulkan sisa masa berlaku RPJMD hanya tinggal dua tahun. “ Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 342 ayat (2) Huruf b, Permendagri No. 86 tahun 2017, “ ucap Julies dihadapan rapat paripurna. Terhadap perubahan Perda perangkat daerah, fraksi Demokrat berharap kepada eksekutif agar memberikan hasil kajian dan evaluasinya mengenai perangkat daerah kepada DPRD, sebagai bekal untuk pengambilan keputusan. Pandangan Umum fraksi Golkar – PAN yang dibacakan juru bicaranya, Drs.Suyatno memberikan apresiasi yang tinggi atas tersusunnya sistematika RPJMD yang komprehensif. Misi RPJMD perlu dicerminkan dalam kebijakan umum APBD disetiap tahun anggaran. Untuk itu perlu disusun secara selektif sesuai dengan penentuan besaran belanja daerah. “ Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja dalam setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program , “ ucap Suyatno. Untuk perubahan Perda perangkat daerah, fraksi Golkar – PAN mengusulkan dalam konsideran mengingat ditambahkan Permendagri No. 11 taun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan,Bangsa dan Politik. Pandangan Umum fraksi PartaiKebangkitan Bangsa yang disampaikan juru bicaranya, Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd , menyambut baik perubahan Perda RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 dengan berbagai pertimbangan dan acuan. Dengan harapan masyarakat Banyuwangi semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlaq mulia melalui peningkatan perekonomian yang berkesinambungan. Untuk penggabungan dan pengurangan perangkat daerah, fraksi PKB minta kepada eksekutif untuk benar-benar meninjau dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas dan kinerjanya secara rasional sesuai dengan kebutuhan yang obyektif. “ fraksi PKB minta penjelasan terkait kriteria dalam menentukan tipologi perangkat daerah untuk masuk ke type A, type B dan type C , “ pinta juru bicara fraksi PKB. Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan , Ficky Septalinda, SE menyampaikan, dalam kerangka besar pembangunan nasional, dinamika kebijakan nasional haruslah disesuaikan atau diterjemahkan kedalam kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD sehingga apa yang menjadi cita-cita nasional dapat terwujud. Diantara substansi perubahan RPJMD adalah perubahan 9 tujuan menjadi 4 tujuan, diantaranya pembangunan berbasis desa, pengentasan kemiskinan melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif. “ Dalam hal penyaluran CSR, kami harap ada singkronisasi antara yang sudah dikerjakan Pemerintah daerah, dana mana yang berasal dari CSR, sehingga kedepan penyaluran CSR tidak tumpang tindih , “ tegas Ficky Septalinda. Terdapap perubahan Perda perangkat daerah, fraksi PDI-Perjuangan berpendapat dengan diterbitkannya Permen PAN RB No. 20 tahun 2018, maka evaluasi kelembagaan wajib dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini untuk meningkatkan fungsi efektifitas dan kinerja bisa lebih dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan , Neni Viantin Dyah Martiva, terhadap perubahan Perda RPJMD, fraksinya meminta kepada eksekutif untuk menyajikan seluruh aspek dan indikator kinerja yang ada pada saat ini yang belum tersajikan. Untuk perubahan Perda perangkat daerah, fraksi Gerindra-PKS menanyakan apa saja azas manfaat atau nilai lebih yang akan didapatkan masyarakat terhadap penghapusan dan peleburan suatu organisasi perangkat daerah kedalam organisasi perangkat daerah lainnya. Pandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat, perubahan Perda RPJMD dalam nota pengantarnya, penajam permasalahannya hanya terletak pada alasan-alasan yang tidak terdukung oleh kausalisasi permasalahan. Menurut fraksi PPP, singkronisasi bahkan harmonisasi RPJPD, RPJMD dan RKPD alangka baiknya terpaparkan dalam suatu kerangka perubahan, yang bukan saja sangat mdah dipahami, akan tetapi sangat indah dirasakan. “ Permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis dengan sisi pembiayaan masih memunculkan ukuran yang tidak sebanding, terlebih bila disesuaikan dengan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang terus mengalami penurunan, “ ucap juru bicara PPP, Basir Khadim. Pandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem memiliki kesepahaman dengan eksekutif terkait perubahan tujuan pada RPJMD. Diharapkan program-program yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan benar dilakukan secara merata, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Demikian pula dengan perubahan Perda perangkat daerah, fraksi Hanura-Nasdem sepaham dengan eksekutif yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan ketercapaian program SKPD sebagai upaya akselerasi pencapaian target kinerja dan program prioritas.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK