DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    CEGAH ALIH FUNGSI,DPRD BANYUWANGI MULAI BAHAS RAPERDA GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI.

    Sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi sempadan sungai maupun sempadan jaringan irigasi. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah membahas Raperda tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan jaringan irigasi. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda sempadan sungai dan jaringan irigasi DPRD Banyuwangi, Ismoko menyampaikan, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. “ Substansi raperda ini adalah memanfaatkan pemeliharaan,pengelolaan, pengawasan dan pengamanan air irigasi dan aset-aset pemerintah, “ ucap Ismoko saat dikonfirmasi usai tinjau lapang pintu air di Kecamatan Gambiran, Senin (15/07/2019). Menurut Ismoko, sementara saat ini, banyak sempadan sungai di Kabupaten Banyuwangi dikuasai oleh orang perorang. Dampaknya terjadinya penurunan fungsi sungai yang pada akhirnya dapat menimbulkan banjir. “ Kalau di sempadan sungai maupun jaringan irigasi banyak bangunan akan sulit pemeliharaanya, maka melalui perda ini nantinya akan diatur garis sempadan sungai , “ jelas Ismoko. Selain garis sempadan sungai, raperda ini juga mengatur garis sempadan jaringan irigasi untuk menjaga, agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang. Untuk penetapan garis sempadan irigasi yang mengairi lahan pertanian dibawah 1000 Ha, nantinya akan dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati. Berdasarkan hasil konsultasi ke Pusat Perencanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.RI disarankan pembahasan raperda ini mengunakan landasan hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 28 tahun 2019 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan jaringan irigasi. (Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK