DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    DPRD BANYUWANGI AJUKAN DUA RAPERDA INISIATIF UNTUK DIBAHAS.

    BANYUWANGI - DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengajukan dua Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan untuk dibahas. Kedua Raperda dimaksud adalah Raperda tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan Raperda tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan jaringan Irigasi. Nota pengantar kedua Raperda tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna dewan, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE didampingi Wakil Ketua DPRD, Hj. Yusieni. Kamis (20/06/2019). Dan ikut hadir Bupati Banyuwangi, H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko, Sekretaris daerah, Drs.Djadjat Sudrajat, M.Si, Asisten Bupati, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Ketua Bapemperda, Sofiandi Susiadi, A.Md saat membacakan nota pengantar menyampaikan, kebijakan otonomi daerah dengan konsep sistem pemerintahan desentralisasi memberikan ruang kepada masyarakat untukikut berpartisipasi dan mengambil peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan daerah. “ Ada empat indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang dirumuskan , “ ucap Sofiandi Susiadi dihadapan rapat paripurna. Keempat indikator itu, antara lain, partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan dapat memperkuat konsolidasi demokrasi. Warga dapat berpartisipasi dalam menciptakan emerintahan yang efektif dan efisien. Warga akan dengan mudah menyalurkan aspirasi dan berperan dalam merumuskan kebijakan. Serta meningkatnya pembagian hasil dari sumberdaya alam dan kekayaan yang dimiliki daerah. “ Jargon pemerintahan yang baik atau good governance hakikinya, dapat mendorong proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat dan tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat , yang di refresentasikan dalam lembaga DPRD, “ jelas politisi Partai Golongan Karya ini. Hal tersebut, diwujudkan dalam perencanaan pembangunan dengan mekanisme Murenbang berjenjang, maka dalam rangka akselerasi pembangunan Banyuwangi kedepan, Raperda ini diharapkan dapat mendorong penguatan partisipasi dimaksud. Selanjutnya dalam nota pengantar Raperda garis sempadan sungai dan garis sempadan jaringan irigasi, Sofiandi Susiadi mengatakan, ketentuan garis sempadan sungai dan garis sempadan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka yang esensinya memiliki fungsi pokok untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sungai dan jaringan irigasi sebagai infrastruktur dasar. Maka raperda ini diharapkan menjadi kearifan lokal yang diarahkan untuk lebih menguatkan dan dapat menjadi alternatif rujukan solusi terhadap kompleksitas permasalahan pemanfaatan ruang, khususnya garis sempadan sungai dan garis sempadan jaringan irigasi, dimana di setiap kabupaten memiliki karakteristik masalah yang tidak sama. “ Kedua Raperda tersebut telah memenuhi syarat substantif maupun syarat normatif, melalui kesempatan ini agar dapatnya ditindaklanjuti embahasanya ditingkat Pansus sebagaimana ketentuan , “ pungkas Sofiandi Susiadi mengakhiri penyampaian nota pengantar.(Humas DPRD Banyuwangi

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK