DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    FRAKSI-FRAKSI DPRD BANYUWANGI SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018.

    Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi , sampaikan Pandangan Umum (PU) atas nota penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, dalam rapat paripurna, Rabu (19/06/2019). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj.Yusieni, dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs. Djadjat Sudrajat,M.Si, Asisten Bupati ,Jajaran Kepala SKPD, Camat ,Lurah se Banyuwangi. Pandangan Umum di awali dari fraksi Gokar – PAN yang dibacakan juru bicaranya, Umi Kulsum,SH berpendapat, realisasi PAD masih bisa ditingkatkan karena potensi PAD cukup besar. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2017 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Kabupaten Banyuwangi termasuk kategori sangat tinggi. “ Realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi yang jauh dari target, patut mendapatkan perhatian serius, mengingat PAD tersebut merupakan potensial income yang masih besar peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan, “ ucap Umi Kulsum dihadapan rapat paripurna. Pandangan Umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, H.Sugirah.M.Pd menyampaikan, sebagai bentuk komitmen untuk dapat melaksanakan dan mengelola APBD. Tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan. Sehingga wujud refleksi dari aktifitas yang direncanakan, dalam rangka mencapai target kinerja pemerinta dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. “ Ada beberapa catatan penting fraksi yang ingin kami sampaikan kepada eksekutif untuk dijelaskan , “ ucap H Sugirah. Pertama menurunya prosentase PAD ditahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. PAD tahun 2017 terealisasi sebesar 84,55 persen dari target, sedangkan ditahun 2018 hanya tercapai 72,11 persen. “ Padahal dalam rapat kerja bersama, eksekutif merasa optimis PAD tahun 2018 bisa tercapai 84 persen, “ ungkapnya. Kemudian dari sektor BUMD. Laba bersih Perusahaan Umum daerah Air Minum (PUDAM) banyuwangi pada tahun 2017 sebesar 6,8 miliar, dan tahun 2018 naik menjadi 13,4 miliar.Namun sumbangsih terhadap PAD justru turun dari 4 miliar ditahun 2017 menjadi 2,9 miliar ditahun 2018. Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan, Julies Setyo Puji Rahayu selaku ketua fraksi mengatakan, Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 realisasinya hanya 72,1 persen. Hal tersebut merupakan capaian prrosentase terendah sejak tahun 2010. “ Realisasi PAD banyuwangi tahun 2018 sebesar 450,1 miliar, ternyata hanya mampu menyumbang 15 persen dari jumlah pendapatan daerah , “ ucap julies Setyo Puji Rahayu Padahal secara nasional sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah ditahun 2018 sebesar 20,1 persen. Untuk wilayah Jawa Timur, sumbangan PAD 38 kabupaten/kota terhadap seluruh pendapatan daerah tahun 2018 mencapai rata-rata 28,5 persen. Fraksi Demokrat mengapresiasi serapan anggaran belanja dan transfer di tahun 2018 yang mencapai 93,9 persen. Namun dalam realisasinya terjadi penurunan belanja modal daerah, dari 657,1 miliar ditahun 2017 menjadi 480,3 miliar ditahun 2018 atau turun 36,7 persen. “ Ratio belanja modal terhadap belanja daerah hanya sebesar 19,8 persen, padahal secara nasional sudah mencapai 20,8 persen, karena itu kita harap maklum bila terjadi penurunan kegiatan pembangunan fisik ditahun 2017 jika dibandingkan tahun 2017 , “ ungkap Julies. Pandangan Umum fraksi Partai kebangkitan Bangsa yang dibacakan, Inayanti Kusumasari menilai capaian PAD sebesar 450 miliar dari target anggaran sebesar 624 miliar atau 72,11 persen. Prosentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan prosentase perolehan PAD tahun 2017 yakni 84,55 persen, walaupun secara nominal anggarannya lebih besar. “ Walaupun nominal anggarannya lebih besar, hal tersebut kurang sebanding dengan perkembangan daerah, khususnya dibeberapa sektor yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah, seperti beberapa event serta pengembangan pariwisata yang dilakukan selama ini, ternyata belum berdampak, ‘ kata Inayanti Kusumasari. Terhadap relisasi belanja dan transfer daerah, fraksi PKB mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi dan penghargaan seinggi-tingginya atas capaian yang telah diraih. Pandangan Umum fraksi Gerindra-Sejahtera yang dibacakan, Neni Vianti Dyah Martiva berpendapat realisasi pendapatan daerah sebesar 2,9 triliun atau 96,30 persen dari target, dikarenakan kurang optimalnya eksekutif untuk memaksimalkan eskalasi pendapatan daerah dan masih tergantung pada dana transfer pusat yang cukup besar. Pandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan ,H.Bashir Khadim mempertanyakan realisasi PAD tahun 2018 yang hanya t72,1 persen dari target, sehingga ada anggaran sebesar anggaran sebesar 174,1 miliar yang belum tercapai. “ Ini sangat miris bahkan sporadis,padahal penopang yang sekaligus merupakan indikator pendukungnya masih sangat mungkin dioptimalisasikan, seperti pajak dan retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dal lain-lain , “ ungkap Bashir. Adapun yang terakhir Pandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem memberikan apresiasi atas kerja keras eksekutif dalam meningkatkan PAD yang terealisasi sebesar 450 miliar dari target sebesar 624,1 miliar. Namun peningkatan tersebut dirasa masih kurang maksimal. Usai seluruh fraksi-fraksi menyampaian Pandangan Umum, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup, Selanjutnya DPRD menunggu jawaban Bupati Banyuwangi atas PU fraksi tersebut.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK