DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PERUBAHAN PERDA PILKADES DAN PERDA PBB RAMPUNG DI BAHAS.

    BANYUWANGI - Setelah beberapa kali melakukan pembahasan, dan konsultasi ke Kementerian serta Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pansus I dan Pansus III DPRD Kabupaten Banyuwangi telah merampungkan pembahasan dua Raperda, dari empat raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Dua Raperda yang telah diselesaikan pembahasannya atau finalisasi adalah Perubahan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang PBB Perkotaan dan Pedesaan. Ketua Pansus I , Drs. Syahroni mengungkapkan, secara umum antara Pansus dengan eksekutif telah sepakat terhadap perubahan kedua materi Peraturan Daerah tentang pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. “ Alhamdulillah..antara Pansus dengan eksekutif telah sepekat dan menerima perubahan materi Perda Pilkades ini, tinggal menunggu rapat paripurna untuk disetujui menjadi Perda, “ ucap Syahroni saat dikonfirmasi Awak Media, Kamis (23/05/2019) di ruang Komisi I DPRD Banyuwangi. Selanjutnya terkait dengan jadwal tes tulis jika jumlah pendaftar di suatu desa lebih dari lima orang yang bertepatan dengan musim ibadah haji, sehingga berakibat pendaftar Cakades ada yang tidak dapat mengikuti tes tulis karena melaksanakan ibadah haji. Pansus dan eksekutif sepakat, jadwal tes tulis yang telah ditetapkan tidak dapat diubah. “ Pendaftar calon Kades tinggal memilih, mengikuti tahapan tes tulis atau tetap melaksanakan ibadah haji, jika tidak mengikuti tes tulis secara otomatis nilai skornya kosong , “ ucap Syahroni. Untuk biaya Pilkades dibebankan pada APBD kabupaten Banyuwangi, kecuali untuk kegiatan sosialisasi, penyediaan konsumsi rapat, dan honor petugas Linmas sebagai tenaga keamanan dialokasikan pada APBDes. “ Anggaran Pilkades dibebankan pada APBD ini diatur dalam Pasal 86 , “ jelasnya. Pansus juga menambahkan, muatan lokal terkait dengan persyaratan Cakades. Calon Kepala Desa yang bakal mengikuti Pilkades harus bebas narkoba. Ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD agar aparatur pemerintahan bersih. Sementara terpisah Ketua Pansus III perubahan Perda PBB Perkotaan dan Pedesaan, Sugiyo menyampaikan, secara substansi perubahan materi Perda PBB dapat disepakati, yakni pelimpahan kewenangan Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. “ Yang terpenting, pelimpahan kewenangan ini dapat meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan dan Pedesaan sebagai salah satu penyumbang PAD, “ pungkas Sugiyo singkat.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK