DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PANSUS 3 DPRD BANYUWANGI MULAI BAHAS PERUBAHAN PERDA PBB-PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

    BANYUWANGI - Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pembahasan Raperda dipimpin langsung Ketua Pansus 3, Sugiyo, dengan mengundanghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Agus Siswanto , dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Sugiyo menyampaikan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi daerah yang mengatur tentang PBB-P2, disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “ Perubahan Perda PBB-P2 ini, substansinya adalah pendelegasian kewenangan Kepala Daerah atau Bupati kepada Kepala Bapenda terkait dengan PBB-P2 , “ ucap Sugiyo saat dikonfirmasi Parlemen, Senin (13/05/2019) di Ruang Komisi III DPRD Banyuwangi. Pelimpahan kewenangan tersebut, diantaranya pendaftaran, pendataan, dan penilaian obyek pajak dan subyek pajak. Penerbitan SPPT, SKPD, SKPDLB, SKPDKB, SKPDN, STPD dan SKPDKBT. Pemberian keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. “ Ada sepuluh hal yang dilimpahkan kepala Daerah kepada kepala Bapenda, yang nantinya diatur dengan Keputusan Bupati, “ jelasnya. Selain itu, dalam Perubahan Perda PBB-P2 juga terdapat tambahan klausul jika terjadi keterlambatan penetapan dan percetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Maka Wajib Pajak (WP) tetap bisa membayar pajak tahun berjalan dengan mengunakan Nilai Obyek Pajak (NOP) tahun sebelumnya. “ Setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan SPPT, dan pembayaranya dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, “ jelas Sugiyo. Anggota Pansus berharap dengan adanya perubahan Perda PBB-P2 , penerimaan PAD dapat lebih maksimal, dan di satu sisi masyarakat tidak merasa keberatan atas nilai pajak yang harus dibayarkan, sesuai dengan SPPT, karena teknis-teknis penghitungannya sudah diatur dalam revisi regulasi daerah ini. Sementara dikonfirmasi terpisah Kepala Bapenda Banyuwangi, Agus Siswanto mengatakan, perubahan Perda PBB-P2 ini hanya penyempurnaan disesuaikan dengan regulasi yang baru, sehingga perlu ada review beberapa klausul. “ Sebenarnya prakteknya sudah kita laksanakan atas dasar Peraturan Bupati, agar cantolan hukumnya lebih kuat, perlu adanya perubahan Perda tentang PBB-P2 ini , “ pungkas Agus Siswanto.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK