DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PEMBAHASAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2018, KOMISI III DPRD BANYUWANGI RAKER BERSAMA BAPENDA.

    Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2018 masih belum terpenuhi 100 persen sesuai target yang ditetapkan dalam APBD 2018. PAD Tahun 2018 tercapai dalam kisaran 84 persen dari target sebesar Rp. 624,1 miliar. “ Target PAD yang telah dituangkan dalam APBD 2018 dan telah menjadi kesepakatan bersama tidak tercapai, hanya terpenuhi dalam kisaran 84 persen , “ ucap Ketua Komisi III, H.Khusnan Abadi usai menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan daerah (Bapenda) terkait LKPJ tahun 2018, Senin (11/03/2019). Menurut Khusnan Abadi, meski nilai PAD tahun 2018 mengalami peningkatan, namun secara prosentase menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pengalaman pahit di tahun 2017 dan 2018, harapannya tidak terjadi ditahun 2019 ini. “ Nilai rupiah itu tidak bisa kita ukur sebagai prosentase, yang kita ukur prosentase, nilai rupiah naik karena rupiah berkembang, wajar kalau mengalami peningkatan , “ ungkap Khusnan Abadi. Selanjutnya pasca pelimpahan kembali kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil kepada Bapenda. Di triwulan ke I tahun 2019 yang masih berjalan ini, progres capaian PAD nampak mengalami peningkatan. “ Kalau tahun 2018, kinerja Bapenda kita nilai kurang bagus, karena waktu itu hanya menerima duit dari SKPD, Tahun ini justru kinerja Bapenda lebih baik karena punya kewenangan proses pendataan dan penagihan pajak maupun retribusi daerah, “ ucap Khusnan Abadi. Tetapi ada beberapa catatan Komisi III terkait dengan perbedaan data potensi pajak antara Bapenda dengan laporan yang disampaikan oleh SKPD penghasil, contoh Dinas Pariwisata. Versi Bapenda, data jumlah warung makan dan restauran adalah yang membayar pajak, sekitar 367. Sementara data yang pernah dilaporkan Dinas Pariwisata ke Komisi III jumlah warung makan dan restauran ada 1.134. “ Data-data potensi pajak ini yang akan terus dilakukan pembenahan, “ ucapnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, diakhir rapat kerja,Komisi III sepakat, pertama mengawal dan menghargai kinerja Bapenda yang cukup serius dan fokus untuk meningkatkan PAD Banyuwangi tahun 2019. Kedua Komisi III juga akan ikut mengawal proses pendataan potensi pajak yang belum tercover secara maksimal.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK