DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    BAPEMPERDA DPRD BANYUWANGI GELAR RAPAT KERJA PAPARAN INISIATOR DUA RAPERDA INISIATIF DEWAN.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja internal,dengan agenda penyampaian paparan 2 (dua) Rancangan peraturan daerah (Raperda) dari inisiator. Dua Raperda tersebut antara lain, Raperda tentang pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal, serta Raperda penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi. Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi,A.Md menyampaikan, inisiator Raperda menyampaikan paparan terkait substansi materi yang ada di draf Raperda maupun di Naskah Akademik. “ Inisiator Raperda pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal, H. Sugiarto , sedangkan inisiator Raperda penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, Handoko dan Marifatul Kamilah, “ ucap Sofiandi Susiadi saat dikonfirmasi Majalah Parlemen, Rabu (27/02/2019). Setelah penyampaian paparan, seluruh anggota Bapemperda melakukan kajian, memberikan masukan, gagasan dalam rangka penyempurnan draf Raperda maupun naskah akademik yang sebelumnya telah tersusun. “ Raker Bapemperda juga menampung masukan dan gagasan seluruh anggota yang ditampung dalam daftar inventarisir masalah untuk dibahas bersama dalam rangka penyempurnaan draf Raperda maupun naskah akademik, “ ucapnya. Politisi Partai Golkar asal kecamatan Cluring ini menjelaskan, ada dinamika yang cukup menarik dalam Raperda penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi. Seluruh anggota Bapemperda ingin ada keterpaduan lintas sektoral dalam menanggani kemiskinan dan upaya validasi data warga miskin di kabupaten berjuluk Sun Rise Of Java ini. “ Persoalan data warga miskin ini cukup pelik dan klasik, sumber-sumbernya juga dari berbagai versi, ini yang perlu kita tertibkan dengan payung hukum, ada keinginan anggota Bapemperda, data warga yang dikategorikan miskin ini berasal dari satu sumber, “ jelasnya. Sedangkan Raperda pemberian insentif dan penanaman modal secara substansi adalah untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi yang cukup meningkat secara signifikan dengan memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK