DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    KOMISI I DPRD BANYUWANGI MINTA DINAS SOSIAL VALIDASI DATA PENERIMA PKH RUTIN DILAKUKAN.

    BANYUWANGI - Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta peran aktif Dinas Sosial, Pemerintahan Desa, dalam pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab kunci dari penyaluran bantuan sosial ini bisa tepat sasaran adalah data yang akurat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I, Ficky Septalinda,SE , usai menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPM-PD) , serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi, Rabu (20/02/2019). “ Rapat kerja ini menindaklanjuti temuan, informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan data penerima program keluarga harapan yang dinilai kurang update , “ ucap Ficky Septalinda saat dikonfirmasi Majalah Parlemen. Ficky mengatakan, pihaknya tidak ingin program bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui PKH tersebut salah sasaran, hanya karena minimnya validasi data. Maka dari itu Komisi I akan terus mengawal validasi data secara tuntas,agar tidak ada lagi komplain masyarakat yang menilai program keluarga harapan ini tidak tepat sasaran. “ Urusan validnya data penerima PKH, Komisi I akan kawal secara tuntas, komunikasi dengan Dinas Sosial, DPM-PD dan Bappeda akan intens dilakukan , “ ucapnya. Sementara Kepala DinasSosial Banyuwangi, Edy Supriyono,MM menyampaikan, Dinas Sosial sudah rutin melakukan update data penerima PKH. Namun hingga saat ini, data penerima PKH antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih belum bisa sinkron. “ Se Indonesia data penerima PKH antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat belum bisa sinkron karena banyaknya pertimbangan, “ ucap mantan Ka Satpol PP Banyuwangi. Menurutnya, lambatnya proses validasi data tersebut dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang harus dinilai oleh pemerintah pusat. “ Pertimbangannya yang terlalu panjang dari pemerintah pusat, data penerima itu mau dicoret atau tidak, padahal warga kita masih banyak yang belum tercover, “ ungkapnya. Kepala Dinas Sosial menghimbau kepada pemerintahan desa untuk rutin melakukan validasi data penerima PKH melalui Musyawarah Desa (Musdes) setiap bulan. Selanjutnya hasil validasi data di Musdes tersebut segera dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Edy Supriyono menambahkan, per Januari tahun 2019 ini, penerima manfaat PKH di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 61.988 Kepala Keluarga (KK). Dan pada tahap I nominal yang telah diterimakan sebesar Rp. 16, 1 miliar. Bansos PKH ini akan diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. “ Harapanya nominal bansos PKH di Banyuwangi trendnya akan semakin menurun dengan adanya graduasi penerima PKH, “ pungkasnya.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK