DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    BANGGAR DPRD BANYUWANGI BERSAMA TAPD ,BAHAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP APBD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

    Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018, Banggar DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam rangka finalisasi hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD Tahun 2019, sekaligus eveluasi kembali capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018. Rapat Koordinasi dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE , dihadiri seluruh anggota Banggar, dan TAPD Pemkab Banyuwangi. Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara mengatakan, DPRD bersama TAPD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait dengan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. “ Rapat Banggar bersama TAPD sebagai tidaklanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD tahun 2019 yang sudah turun, dengan harapan APBD 2019 sehat kembali dan proyeksi PAD bisa tercapai, “ ucap MadeCahyana saat dikonfimasi Majalah Parlemen, Kamis (20/12/2018). Selanjutnya, terkait dengan struktur keuangan Pemerintah Daerah hingga akhir tahun 2018 cukup terjaga, setelah melihat perkembangan penerimaan pendapatan daerah yang cukup baik. Sehingga anggapan beberapa elemen masyarakat yang menyatakan Pemkab Banyuwangi akan mengalami defisit terbantahkan. “ Memang pada awalnya ada kekurangan terutama dari PAD, namun hal tersebut tercukupi setelah masuknya dana dari pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil pajak dan DAU, “ jelas Ketua DPC PDI-Perjangan Banyuwangi ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Samsudin,SE.MM menyampaikan, Stabilitas sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipastikan aman dan cukup untuk membayar seluruh program kegiatan di penghujung tahun 2018. Rencana pinjaman daerah kepada pihak ketiga atau Perbankan batal dilakukan. Sehingga secara struktur APBD Banyuwangi tahun 2019 lebih sehat dibandingkan dengan APBD Tahun 2018. “ Insyallah.. APBD Tahun 2019 secara struktur lebih sehat dibanding APBD Tahun 2018 , “ ucap Samsudin. Menurut Samsudin, awal munculnya skema pinjaman daerah, disebabkan proyeksi penerimaan daerah tidak sesuai dengan alokasi belanja . Dan rencanaya Pemda akan melakukan pinjaman sekitar Rp. 130 miliar. Namun melihat perkembangan penerimaan pendapatan daerah yang cukup baik, skema pinjaman daerah tersebut dibatalkan. “ Hingga hari ini kekurangan keuangan daerah sudah menurun sekitar 30 miliar, bulan Desember belum berakhir, kita ngak tahu, jangan-jangan masuk lagi pendapatan, jika angka tersebut bertahan hingga awal bulan Januari 2019, Pemda punya anggaran surplus sebesar 60 miliar dari Dana Alokasi Umum, maka semuanya tuntas dan normal kembali, “ ungkap Samsudin. Selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Agus Siswanto menyampaikan, setelah melalui upaya-upaya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil yang cukup optimal. Hingga 20 Desember 2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sebesar Rp. 421 miliar atau 67,5 persen dari target sebesar Rp. 624 miliar. “ Alhamdulillah berkat upaya teman-teman SKPD penghasil, hingga hari ini PAD sudah terealisasi 67,5 persen dari target sebesar 624 miliar, “ ucap Agus Siswanto. Ada beberapa potensi pajak dan retribusi daerah yang telah menyumbangkan penerimaan PAD rata-rata diatas 70 persen dari target, diantaranya PBB-P2, BPHTP, Pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak reklame, pajak restauran masih belum maksimal. Sebelumnya elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Rakyat Banyuwangi Peduli Anggaran (FRBPA) menggelar aksi demo di Depan Kantor Bupati Banyuwangi,dan dilanjut ke Gedung DPRD. Mereka menilai pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gagal . Dampaknya Pemkab Banyuwangi mengaami defisit anggaran hingga 2 kali, yakni tahun 2017 sebesar Rp. 220 miliar dan tahun 2018 diperkirakan sebesar 250 miliar.

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK