DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    KOMISI III RAKER PROGRESS CAPAIAN PAD TAHUN 2018.

    Mendekati penghujung tahun 2018, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Banyuwangi tahun 2018, baru tercapai Rp. 399,4 Miliar atau 64 persen dari target sebesar Rp. 624,1 Miliar, sehingga masih kurang sekitar Rp. 255 miliar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi, H.Khusnan Abadi, usai melakukan rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rangka evaluasi capaian pendapatan asli daerah, Senin (03/12/2018). “ Realisasi PAD sampai 3 Desember 2018 ini tercapai diangka 399,4 miliar atau setara dengan 64 persen, sehingga sisa kurang sebesar 255 miliar, “ ucap H.Khusnan Abadi. Menurut Khusnan, Pemerintah Daerah secara tegas menyatakan optimis hingga akhir tahun 2018, prosentase capaian PAD dapat terealisasi sebesar 84 persen dari target. Angka tersebut dianggap sudah setara dengan perolehan PAD pada tahun 2017. “ Di sisa waktu 27 hari ini, Pemda optimis PAD akan tercapai sebesar 84 persen dari target, angka itu setara dengan perolehan tahun kemarin, “ ucap Khusnan Abadi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, terobosan pemasangan Tax Monitor di sejumlah restauran atau rumah makan sebagai upaya mendongkrak pendapatan asli daerah masih belum berjalan secara maksimal, karena belum seluruh rumah makan atau restauran di Banyuwangi terpasang alat Tax Monitor. “ Temuan dilapangan,belum seluruh rumah makan atau restauran di Banyuwangi terpasang Tax Monitor, sehingga mereka enggan menerapkan alat tersebut, dan menganggap Pemerintah daerah tebang pilih, ada juga yang beralasan tidak bisa mengoperasikan, “ jelasnya. Untuk tahun 2019, Komisi III berharap kepada Pemerintah Daerah segera memasang Tax Monitor di seluruh rumah makan dan restauran, agar tidak ada lagi alasan tebang pilih maupun tidak bisa mengoperasikan. Selain itu, Pemda juga diminta mengawasi lebih ketat, kewajiban pengusaha membayar pajak, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah yang telah di breakdown dalam Peraturan daerah. Sementara berdasarkan data realisasi penerimaan, realisasi beberapa obyek pajak maupun retribusi daerah penyumbang terbesar PAD belum menunjukan akan yang maksimal. Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) baru terealisasi Rp. 28,6 miliar atau 67,25 persen dari target sebesar Rp. 42,5 miliar. Pajak penerangan jalan PLN, baru terealisasi sebesar Rp. 63 miliar atau 76,81 persen dari target sebesar Rp. 82 miliar. Pajak parkir ditarget sebesar Rp. 4 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp. 785 Juta atau 18,13 persen dari target. Pajak Hotel terealisasi Rp. 7,5 miliar atau setara dengan 36,8 persen dari target sebesar Rp. 20,4 miliar. Demikan pula dengan realisasi pajak restauran hanya tercapai Rp. 14 miliar atau 54,6 persen dari target sebesar Rp. 25,6 miliar.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK