DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    KESERIUSAN PEMKAB BANYUWANGI EKSPLORASI POTENSI PAD DIPERTANYAKAN.

    Keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeksplorasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipertanyakan. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi menilai proyeksi PAD tahun 2019 lebih kecil dibandingkan dengan target PAD di tahun 2018. Hal ini tergambar dari Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas disampaikannya nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (02/10/2018), di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono.SH. Dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs. Djadjad Sudrajat.M.Si, Jajaran Kepala SKPD,Camat, Kades/Lurah se Banyuwangi. Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan oleh, Julies Setyo Puji Rahayu selaku juru bicara menyampaikan, terhadap penurunan target pendapatan daerah, fraksi Demokrat meminta eksekutif untuk melakukan rasionalisasi target pendapatan daerah. “ Kami minta eksekutif melakukan rasionalisasi pendapatan daerah, bila hal tersebut tidak dilakukan, berarti sama dengan merencanakan kegagalan target-target pendapatan daerah ditahun 2019, paling tidak seperti merencanakan kemunduran pengelolaan keuangan daerah, “ ucap Julies dihadapan rapat paripurna. Untuk program kegiatan belanja daerah yang kurang produktif dan tidak menimbulkan dampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebaiknya ditinjau kembali atau dialihkan agar tidak menjadi beban APBD. Di sisi pembiayaan daerah, fraksi Demokrat mempertanyakan adanya anggaran untuk membayar hutang daerah sebesar Rp. 65 miliar. “ Skema hutang jangka pendek itu pelunasannya tidak boleh melewati masa 1 tahun, kami meminta penjelasan eksekutif, kenapa ditahun 2019 nanti masih harus membayar pokok hutang daerah lagi, “ tanya Julies Setyo Puji Rahayu. Pandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan, Inayanti Kusumasari juga mempertanyakan proyeksi kenaikan PAD ditahun 2019, yang tidak sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, yakni sebesar 10 hingga 15 persen. “ Angka 571,6 miliar ini tidak memenuhi RPJMD yang telah ditetapkan, nilainya hanya sekitar 8,4 persen kenaikanya dari target di tahun 2018 lalu, fraksi PKB sangat perlu mempertanyakan hal ini , “ ucap Inayanti Kusumasari. Fraksi PKB meminta kepada eksekutif untuk melakukan langkah-langkah konkrit terhadap upaya peningkatan PAD, termasuk bertindak tegas kepada wajib pajak yang dinilai tidak mematuhi ketentuan peraturan yang ada. Pandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang dibacakan oleh Sofiandi Susiadi menyanpaikan dukungan atas terciptanya kegiatan program yang kreatif dan inovatif, dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Disisi belanja daerah, fraksi Golkar-PAN berharap kepada eksekutif untuk memprioritaskan belanja publik yang dilaksanakan secara bertahap, agar pembangunan di segala bidang baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan berjalan secara terprogram dan berkesinambungan, yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Pandangan Umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-Perjuangan) atas nota keuangan RAPBD tahun 2019, mendorong eksekutif untuk memaksimalkan pemenfaatan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi pada penngkatan PAD. Dan kebijakan umum belanja daerah di tahun 2019 dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, serta pemerataan program pembangunan daerah, sehingga tidak terjadi disparitas antar desa dan kota. Pandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang dibacakan, Drs. Syahroni yang menyampaikan tujuh kebijakan utama sebagai affirmative action, diantaranya penyediaan dukungan bagi pelaksanaan program antisipasi ketidakpastian perekonomian. Sementara Pandangan Umum fraksi Gerindra-Sejahtera memandang upaya eksekutif untuk menciptakan pembiayaan daerah yang efektif, efisien, profitable serta terukur belum sepenuhnya tercapai. Pasalnya ahsil hitung antara transaksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 20 miliar, dengan transaksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 65 miliar belum dapat menutup defisit anggaran. “ Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan netto haruslah dapat menutup defisit anggaran, “ ucap juru bicara fraksi Gerindra-Sejahtera, Limpat Prawiro Dikdo.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK