DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    BUPATI BANYUWANGI AJUKAN RANCANGAN APBD TAHUN 2019 KE DPRD.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mengelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara.SE didampingi Wakil Ketua DPRD, HM.Joni Subagio.SH.MH dan Hj.Yusieni. Serta dihadiri Bupati Banyuwangi.H.Abdullah Azwar Anas.M.Si, Wakil Bupati,Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs.Djadjad Sudrajat, Forpimda, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Bupati Banyuwangi saat membacakan nota keuangan RAPBD Tahun 2019 menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya meningkatkan , mengali dan mengembangkan sumber-sumber Pendatan Asli Daerah (PAD), agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. “ Kebijakan tersebut tetap diselaraskan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing produk lokal Banyuwangi, “ ucap Bupati Anas dihadapan rapat paripurna. Dari sisi belanja, Pemda terus berupaya meningkatkan kualitasdan produktifitas belanja. Peningkatan kualitas belanja modal yang produktif dan efisiensi belanja yang kurang proritas. “ Diupayakan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta pengurangan kesenjangan sosial dan perbakan pelayanan publik , “ jelas Bupati Anas. Selanjutnya di sisi pembiayaan, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi terus diupayakan melalui pengendalian defisit belanja dan peningkatan penerimaan daerah. “ Proyeksi SILPA tahun anggaran 2019 merupakan perkiraan yang mengacu pada kondisi APBD tahun anggaran sebelumnya, “ ungkap Bupati Banyuwangi. Pendapatan daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 2,156 triliun, dengan rincian PAD diproyeksikan sebesar Rp. 571,6 miliar, Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1,475 triliun, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 108 miliar. “ Komposisi belanja daerah dalam RAPBD tahun 2019 sebesar Rp. 2,111 triliun , “ ucap Bupati Anas. Pada sisi belanja daerah ,permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara. Dalam pengunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan prinsip Value For Money yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik, dengan mendasar pada dimensi utama yaitu, ekonomis, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberi dukungan terhadap program-program strategis. “ Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisist anggaran, “ jelasnya. Penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp. 20 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 65 miliar, digunakan untuk membiayai penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Usai penyerahan dokumen RAPBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 dari Bupati Banyuwangi kepada Pimpinan DPRD, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Dalam keterangan persnya Bupati Anas menyampaikan, tahun 2019, Pemerintah Daerah akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, karena masih banyak masyarakat yang meminta jalan di desanya dibangun. “ Sekarang jalan sudah mulus, namun masih ada jalan-jalan masuk kondisinya masih makadam, saya kira ini perlu pavingisasi, “ ungkapnya. Maka dari itu, anggaran perjalanan dinas dan bantuan sosial akan dikurangi hingga 50 persen dari jumlah yang sekarang. Sehingga anggaran belanja daerah bisa lebih dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.(Humas Dprd Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK