DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    JAWABAN BUPATI BANYUWANGI ATAS PU FRAKSI TERHADAP RAPERDA USULAN EKSEKUTIF.

    Bupati Banyuwangi berikan tanggapan atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD, terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif. Antara lain Raperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, dan Raperda Perubahan Ketiga Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum. Tanggapan Bupati disampaikan dalam rapat paripurna, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara.SE didamping tiga Wakil Ketua DPRD, H.M.Joni Subagio.SH.MH, Ismoko, Hj.Yusieni. Hadir Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas.M.Si, Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs.Djadjad Sudrajat.M.Si, Asisten Bupati, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Terhadap PU fraksi Demokrat maupun fraksi Gerindra -Sejahtera, Bupati Banyuwangi menyampaikan, terkait dengan permintaan Business Plan PDAM, akan disampaikan secara detail pada saat pembahasan bersama Pansus. Selanjutnya mengenai penyamaan tarif retribusi uji kendaraan bermotor dalam materi Perubahan Perda No. 12 tahun 2011. Dijelaskan bahwa pengenaan tarif berdasarkan atas pertimbangan, setiap kendaraan bermotor yang akan diuji dilakukan mengunakan peralatan yang sama, item pemeriksaan yang sama, dan tanda bukti lulus uji yang sama, tanpa melihat besaran jumlah berat yang diberikan (JBB) kendaraan bermotor. “ Berkaitan dengan penyesuaian tarif tersebut, akan kami sosialisasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik , “ ucap Bupati Banyuwangi dihadapan rapat paripurna. Terhadap PU fraksi Golkar-PAN yang mengusulkan adanya penambahan dasar hukum pada Raperda Perubahan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga, yakni Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih. Begitupun juga terhadap PU fraksi PDI-Perjuangan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Hanura-Nasdem, eksekuiti menyampaikan penghargan dan ucapan terima kasih terhadap masukan, saran dan kesepahaman pemikiran atas diajukan dua Raperda dimaksud. Sementara Pendapat fraksi-fraksi terhadap tanggapan Bupati Banyuwangi atas diajukannya dua Raperda inisiatif DPRD, menyampaikan ucapan terima kasih atas pemikiran dan kesepahaman eksekutif yang telah menyempurnakan, menambah beberapa Pasal dan Ayat dalam Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, serta Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK