DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PU FRAKSI TERHADAP RAPERDA USULAN EKSEKUTIF DAN PENDAPAT BUPATI BANYUWANGI TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD.

    Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap 2 (dua) Raperda usulan eksekutif, yakni Raperda perubahan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, dan Raperda Perubahan ketiga Perda No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum. Selanjutnya Bupati Banyuwangi, juga memberikan tanggapan atas 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD, antara lain Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar hari, Kamis (13.09/2018). Rapat paripurna dipimpin dan di buka Wakil Ketua DPRD, H.M.Joni Subagio,SH.MH didampingi Ismoko. Dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi,Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs.Djadjad Sudrajat.M.Si, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Dalam penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi ini menyuarakan dukungan, berbagai masukan, kritik maupun saran. Di awali Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya, H.Sugirah.M.Pd dikatakan fraksinya memiliki kesepahaman terhadap perubahan Perda No. 6 tahun 2014. Bahwa penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau kepada pihak ketiga,diatur dalam satu Peraturan Daerah. “ Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan penambahan klausul tentang pengertian dan tujuan penyertaan modal tersebut, “ ucap H.Sugirah dihadapan rapat paripurna. Terhadap Raperda Perubahan ketiga Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sepakat, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kedua Pandangan Umum fraksi Kebangkitan Bangsa menyambut baik atas diajukannya Raperda perubahan Perda No. 6 Tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, dengan maksud memaksimalkan pelayanan PDAM kepada masyarakat. Terhadap Raperda perubahan ketiga Perda No. 12 Tahun 2011, fraksi Kebangkitan Bangsa berharap prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Ketiga Pandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang dibacakan juru bicaranya, Sugiarto,SE disampaikan, materi rancangan Peraturan Daerah untuk penyertaan modal sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 200 miliar. Tentu secara signifikan diharapkan mampu mendongkrak PAD, dengan tidak mengabaikan aspek pelayanan secara prima. “ Fraksi Golkar-PAN mengusulkan penambahan dalam konsideran mengingat, yakni Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang BUMD, serta Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, “ ucap H.Sugiarto. Terhadap raperda Perubahan ketiga Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, fraksi Golkar-PAN memberikan penguatan dalam rangka peningkatan PAD. Ke empat Pandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Wendriawanto disampaikan, pada dasarnya fraksi tidak keberatan terhadap dua pasal yang diubah atau ditambahkan dalam perubahan Perda No. 6 Tahun 2014. Namun demikian, sesuai PP No.54 tahun 2017, dan Permendagri No, 114 tahun 2017 tentang BUMD, mestinya eksekutif punya kewajiban untuk menjelaskan secara detail bagaimana Business Plan atau rencana kerja dan anggaran PDAM tersebut, sehubungan dengan kucuran modal sebesar Rp. 200 miliar dari APBD tersebut. “ Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada publik , “ ucap Wendriawanto. Untuk perubahan ketiga Perda retribusi jasa umum, perlu dipertimbangkan secara cermat, mengingat rincian retribusi kendaraan bermotor pada Perda Induk sangat variatif nilainya, yaitu ada kisaran Rp. 5.000 hingga Rp. 100.000, sedangkan dalam draf perubahan ketiga semua tarif retribusi disama ratakan sebesar Rp. 100.000. “ Perlu ada sosialisasi dan uji publik terhadap rencana kenaikan tarif retribusi ini , “ tegasnya. Kelima Pandangan Umum fraksi Gerindra-Sejahtera yang dibacakan juru bicaranya, H.Eko Susilo Nur Hidayat disampaikan, penambahan modal kepada PDAM sebesar Rp. 200 miliar, fraksi Golkar-PAN meminta eksekutif memberikan penjelasan detail peruntukan rencana masing-masing besaran modal. Selain itu, eksekutif disarankan untuk membentuk tim analisa investasi Sedangkan untuk perubahan ketiga Perda retribusi jasa umum, fraksi meminta eksekutif untuk memberikan klasifikasi dan tidak memukul rata besaran tarif masing-masing jenis pelayanan uji kendaraan bermotor. Ke enam Pandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penambahan huruf m dalam pasal 3 Perubahan Perda No.6 tahun 2014 adalah pemberian luang konstitutif yang bersifat menyelesaikan masalah. Karena itu fraksi PPP mempertimbangkan dan dibicarakan ditingkat Pansus. Terhadap perubahan ketiga Perda retribusi jasa umum, secara regulatif,usulan perubahan telah memenuhi ketentuan persyaratan Perundang-Undangan, dengan 19 regulasi yang mendasari. Terakhir Pandangan Umum fraksi Hanura-Nasden yang dibacakan juru bicaranya, Agung menyatakan sepaham dan sependapat terhadap perubahan Perda No. 6 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, sehingga kedepan PDAM Banyuwangi dapat mengembangkan program kerjanya perusahaan dengan tujuan peningkatan PAD. Demikian pula dengan Perubahan ketiga Perda No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Fraksi Hanura-Nasdem sependapat dan sepaham dengan eksekutif dalam rangka peningkatan penerimaan PAD. Sementara Pendapat Bupati Banyuwangi terhadap dua Raperda Inisiatif DPRD, pada dasarnya memiliki kesepahaman dan sependapat terhadap substansi yang diatur dalam kedua Raperda tersebut. “ Pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan sependapat dengan substansi yang diatur dalam kedua Raperda tersebut , “ ucap Wabup. Yusuf Widyatmoko. Terhadap Raperda pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, dan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani.Setelah dicermati ada beberapa hal yang perlu ditambah, dihapus dan disempurnakan, seperti halnya Konsideran mengingat, BAB maupun Pasal dalam kedua Raperda.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK