DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SEPAKATI KUA-PPAS APBD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

    Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Rabu malam (15.08/2018). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, H.M.Joni Subagio,SH.MH, Ismoko dan Yusieni. Serta dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Asisten Bupati, Staf Ahli, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah. Wakil Ketua DPRD, Ismoko saat membacakan hasil resume pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 mengatakan, penyusunan KUA dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 merupakan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “ Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah sepakat, Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2019, “ ucap Ismoko dihadapan rapat paripurna. Kebijakan Umum Anggaran untuk pendapatan daerah akan difokuskan pada upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai macam cara, diantaranya optimalisasi pendapatan melalui reward dan punishment akan ditempuh untuk optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. “Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan Big-data, “ jelas Ismoko. Untuk Kebijakan Umum Anggaran belanja daerah, diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja baru disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. “ Belanja daerah disusun berdasarkan atas prestasi kerja dan target kinerja,dengan tetap berlandaskan atas pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab, “ ucap politisi Partai Golkar asal kecamatan Gambiran ini. Sedangkan untuk KUA pembiayaan daerah untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, melalui cara peningkatan menejemen pembiayaan dalam rangka akurasi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. “ Fungsi pembiayaan daerah sebagai penyeimbang antara sisi pendapatan dengan sisi belanja daerah, secara makro menjadi berimbang tidak defisit maupun surplus, “ ucapnya. Pendapatan daerah dalam KUA-PPAS APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 2,156 triliun. Bila dibandingan dengan target pendapatan daerah tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 824 miliar atau 27,66 persen. Belanja daerah dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2019 diproyeksian sebesar Rp. 2,111 triliun, ada penurunan sebesar Rp. 898 miliar atau 29,86 persen. Pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 45 miliar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 20 miliar, sedang pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 65 miliar. Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas disepakatinya KUA-PPAS, yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK