DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    Banyuwangi Bakal Punya Aturan Kabupaten Layak Anak

    Kabupaten Banyuwangi bakal memiliki aturan kabupaten layak anak. Hal itu seiring dengan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Pansus DPRD Banyuwangi . Kesepakatan eksekutif dan legeslatif telah disepakati beberapa klausul, diantaranya; kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Forum Anak Daerah. Keanggotaan P2TP2A, Puspaga terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak didaerah. Sedangkan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisilih di daerah. “ Dalam rangka mendukung kinerja P2TP2A , Pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga, untuk memperkuat pencegahan permasalahan anak di dalam keluarga, “ ucap Ketua Pansus Penyelenggaraan KLA DPRD Banyuwangi, Neni Vianti Dyah Martiva. S.Pd saat dikonfirmasi Majalah Parlemen, Rabu (11/07/2018) Pusat Pembelajaran Keluarga ini menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga. Puspaga ini sebagai upaya preventif atau pencegahan lebih awal agar anak-anak tidak mengalami kekerasan, dan eksploitasi. “ Puspaga ini nantinya memberikan pembelanjaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera, “ jelasnya. Tidak hanya hal itu, dalam Peraturan daerah ini juga mengatur tentang kewajiban, tanggung jawab dan larangan. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegaiatan usaha tidak boleh mempekerjakan, mengeksploitas, serta melakukan kekerasan, diskriminasi dan penelantaran pada anak. “ Selama ini masih kita temukan dijalan-jalan, anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya untuk mengemis, ini tidak boleh lagi, akan ada sanksinya, “ jelas Neni Viantin DM. Selain larangan,juga ada kewajiban kepada Pemerintah daerah, BUMD,BUMN dan dunia usaha untuk menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak. (Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK