DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    PU FRAKSI DPRD BANYUWANGI SOROTI PENURUNAN PROSENTASE PAD DI TAHUN 2017

    Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut tergambar dari penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi dalam rapat paripurna dewan, Rabu (06/06/2018). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yusieni didampingi Ismoko, dan dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs, Djadjad Sudrajat, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi. Juru bicara fraksi Demokrat, Handoko,SE saat membacakan Pemandangan Umum fraksinya mengatakan, PAD tahun 2017 realisasinya hanya mencapai 84,5 persen dari target. Padahal tahun 2016 PAD tercapai sebesar 104,1 persen. Perolehan PAD ditahun 2017 sebesar Rp. 388,9 miliar, hanya naik sebesar 5,7 persen dibandingkan dengan perolehan tahun 2016 yakni sebesar 367,8 miliar. Perolehan PAD ditahun 2016 tersebut naik 6 persen dari perolehan PAD tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 346,9 miliar. “ Telah terjadi trend penurunan capaian prosentase PAD selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2014, kami berharap hal ini bisa di evaluasi secara cermat oleh eksekutif, agar tidak terjadi lagi ditahun mendatang, “ ucap Handoko dihadapan rapat paripurna. Selain penurunan PAD, fraksi Demokrat juga soroti aspek pembiayaan, khususnya terkait dengan penyertaan modal atau hibah dari PT. Merdeka Serasi Jaya sebagai pemilik dan pengendali PT. Bumi Suksesindo sebagaimana tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pemandangan Umum fraksi Golkar-PAN yang dibacakan juru bicara, Sofiandi Susiadi menyampaikan, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah jauh dari target. Hal tersebut patut menjadi perhatian serius eksekutif, mengingat PAD merupakan potencial income yang masih besar peluangnya untuk terus digali dan ditingkatkan. “ Dibutuhkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan program peningkatan PAD yang melekat pada SKPD terkait dan mengarah kepada intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek potensial PAD, “ jelas Sofiandi Susiadi. Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai telah terjadi degradasi keberhasilan. Pendapatan Daerah hanya tercapai 95,10 persen atau Rp. 2,732 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,872 triliun. Dari sisi belanja dan transfer daerah mengalami trend penurunan yakni pada angka 2,776 triliun sehingga mengalami defisit anggaran sebasar Rp. 44,7 miliar. Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh juru bicaranya, H.Khusnan Abadi meminta penjelasan eksekutif terkait dengan tidak berhasilnya PAD di tahun 2017, rendahnya realisasi dari belanja modal, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “ FPKB mempertanyakan pendapatan dari penyertaan modal daerah di PT.Bank BPR Jatim, yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, “ ungkap H.Khusnan Abadi. Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Made Swastiko mempertanyakan, mengapa hasil pelaksanaan APBDtahun 2017 tidak mengalami devisit kas berjalan, namun mengalami surplus dengan Silpa sebesar 38,1 miliar. “ Mengapa Pemda harus mengajukan pinjaman jangka pendek kepada PT. Bank Jatim sebesar 218,8 miliar pada tanggal 29 Desember 2017 bila APBD kita mengalami surplus. Jika surplus itu akibat dari talangan Bank Jatim, mengapa pinjaman dana tersebut tidak tercantum pada laporan arus kas, padahal kita sudah menerapkan akutansi keuangan berbasis akrual, “ Ucap Made Swastika. Pemandangan Umum fraksi Gerindra Sejahtera yang dibacakan oleh, Limpat Prawiro Dikdo.S.Sos menyampaikan, capaian pendapatan daerah tahun 2017 yang terealisasi 95,10 persen dari target, dikarenakan ada dua pos pendapatan daerah yang tidak memenuhi syarat. Pos PAD hanya terealisasi sebesar 388,9 miliar atau 84,55 persen dari target anggaran sebesar 460,1 miliar, berarti ada 71,5 miliar yang tidak tercapai. Berikutnya dari pos dana perimbangan yang hanya terealisasi 1,7 triliun dari target sebesar 1,8 triliun. Pemandangan Umum fraksi Hanura-Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Punjul Ismu Wardoyo.S.Sn menyampaikan, pembangunan infrastruktur perlu ada pengawasan yang ketat. Fraksi Hanura-Nasdem mengapresiasi program pembangunan infrastrukur, harapannya tidak hanya membangun tetapi perlu adanya peningkatan kualitas, terutama pembangunan jalan, penahan badan jalan dan jembatan di pedesaan. Usai tujuh fraksi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Humas DPRD Banyuwangi

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK