DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    DPRD BANYUWANGI GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR TIGA RAPERDA INISIATIF DEWAN.

    DPRD Kabupaten Banyuwangi gelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan, antara lain Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Banyuwangi, Raperda tentang Pengembangan Tanaman Organik dan Raperda Penyelenggaraan Kabuapaten Layak Anak, Selasa (08/05/2017). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yusieni didampingi Wakil Ketua DPRD, Ismoko, serta dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko.S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs. Djadjad Sudrajat, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Kades se Banyuwangi. Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, Samsul Arifin.SH saat membacakan nota pengantar tiga Raperda menyampaikan, ketersediaan tempat yang layak bagi para pelaku usaha dagang tradisional yang umumnya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil, secara umum terjadi ditempat perdagangan secara tradisional atau pasar tradisional, atau yang lebih dikenal secara normatif sebagai pasar rakyat. “ Oleh karena itu, penataan dan pengelolaan pasar rakyat sangatlah menentukan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat Banyuwangi, “ ucap Samsul Arifin dihadapan rapat paripurna. Saat ini tantangan yang dihadapi pasar rakyat, digambarkan secara faktual, ditenggarai oleh dua hal, yakni menjamurnya toko modern yang notebene lebih diminati oleh konsumen dari berbagai susdut pandang. Yang kedua keniscayaan globalisasi, yang salah satunya terwujud dalamMasyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang telah mengikat tidak hanya Indonesia sebagai negara peserta, namun juga mengikat pelaku usaha maupun individu. “ Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Banyuwangi, untuk mengelola dan memberdayakan pasar rakyat, sehingga masyarakat bisa mencapai kesejahteraannya dan mampu menghadapi persaingan ekonomi global melalui regulasi kearifan lokal, “ jelas juru bicara Bapemperda DPRD Banyuwangi. Reperda tentang Pengembangan Pertanian Organik, sebagai solusi permasalahan kesadaran masyarakat tentang sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menjadikan upaya selektif alamiah masyarakat tumbuh dengan ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan fungsi lahan secara alami. Hal ini sejalan dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan,keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lngkungan hidup. Dan kesadaran masyarakat tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk beralih ke sistem pertanian organik, yang meliputi pengelolaan kesuburan tanah, panen dan pasca panen, uji sertifikasi, pelebelan,dan pengangkutan hingga ke konsumen akhir. “ Untuk hal tersebut diperlukan rancangan peraturan daerah yang mengaturtentang pengembangan pertanian organik di Banyuwangi, selanjutnya secara substansi dan materi masih perlu dilakukan penyempurnaan pada tingkat pembahasan,” ucap Samsul Arifin. Selanjutnya nota pengantar Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tujuannya, ingin mewujudkan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan “ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B,Ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “jelas Politisi Partai Persatuan Pembangunan asal Kalibaru ini. Setelah nota pengantar tiga Raperda dibacakan, secara simbolis dokumen raperda diserahkan kepada Wakil Bupati Banyuwangi, dan rapat paripurna dinyatakan selesai.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0