DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    DPRD SAMPAIKAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2017.

    DPRD kabupaten Banyuwangi mengelar rapat paripurna istimewa, dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2017 Bupati Bayuwangi, Rabu 02/05/2018). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yusieni didampingi Ketua DPRD, I.Made Cahyana Negara,SE dan Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio, SH.MH dan Ismoko. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Saerah, Drs.Djadjad Sudrajat,M.Si, Forpimda, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Kades se Banyuwangi. Ismoko selaku juru bicara DPRD saat membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banyuwangi tahun 2017 menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi atas penyampaian LKPJ tepat waktu dan atasditerimanya penghargaan dibidang perencanaan pembangunan tingkat nasional,serta penghargaan menjadi jaring kota pintar ASEAN dalam kerjasama ASEAN Smart Citie Network. Sedangkan untuk penyajian dokumen LKPJ tahun 2017 secara materi maupun isi, sudah cukup baik dibandingkan dengan penyajian LKPJ tahun 2016. “ Hal ini patut diapresiasi, karena mempermudah bagi kami didalam melakukan pencermatan dam mengkaji dokumen LKPJ, “ ucap Ismoko dihadapan rapat paripurna. Hasil kajian serta pembahasan terhadap LKPJ Tahun 2017,realisasi kinerja khususnya untuk indikator kinerja utama, dari 8 indikator ada 6 indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya melampui target. Indikator kinerja utama yang belum tercapai 100 persen,meliputi indeks gini rasio, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. “ Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus mengarahkan alokasi pendanaan untuk program kegiatan Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan ekonomi, sehingga kedepan indikator kinerjanya tercapai, “ ucap Ismoko. Selanjutnya dari hasil kajian dan pencermatan terhadap dokumen LKPJKepala Daerah tahun 2017, secara umum indikator capaian kinerjaPemerintah Daerah tahun 2017 terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan capaian kinerjanya sebagianbesar telah memenuhi target. “ Tetapi ada juga beberapa urusan, baik wajib maupun pilihan,capaian kinerjanya tidak memenuhi target,’ungkap Ismoko. Tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017 PAD hanya terealisasi sebesar 84,55 persen dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya PAD tersebut, karena belum diundangkannya Perda No.16 tahun 2017, Perda No. 17 tahun 2017 dan Perda No. 18 tahun 2017 tentang penyesuaian tarif pajak dan retribusi derah, yang hingga akhir tahun 2017 masih dalam tahap evaluasi di Propinsi Jawa Timur. “ Kedepan Pemda harus mencarikan sistem yang lebih baik di dala me-menej PAD serta mendorong kinerja perangkat daerah yang menganggani PAD tersebut agar lebih cermat,teliti dan profesional, “ saran Ismoko saat membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati tahun 2017. Kemudian berdasarkan laporan Inspektorat kepada Bupati Banyuwangi, tertanggal 29 Desember 2017, Nomor: 700/1363/429.060/2017 perihal review program dan kegiatan APBD tahun 2017, terdapat kewajiban yang harus dibayar sampai tutup tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 218,8 Miliar. Belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp. 1,34 Triliun, ternyata realisasinya sebesar Rp. 1,99 Triliun, sehingga kelebihan pagu anggaran sebesar Rp. 64,8 Miliar, namun hal ini masih dapat ditoleransi sebagaimana Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. “ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan evaluasi yang komprehensif, guna mencari titik permasalahannya, sekaligus mencari solusinya sehingga kedepan perencanaan semua program kegiatan di semua SKPD harus betul-betul akuntabel, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, “ saran DPRD kepada Pemerintah daerah. DPRD mengakui dunia pendidikan di Kabupaten Banyuwangi kualitasnya terus meningkat. Dewan mengapresiasi program kerja inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang secara nyata membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Capaian kinerja urusan pendidikan di tahun 2017, berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021, dari 8 program dengan 24 kegiatan, hanya 3 kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum dapat memenuhi target, antara lain belum tercapainya standart pelayanan minimal pendidikan dasar, belum optimalnya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan non formal dan terbatasnya sumber daya pendidikan baik formal maupun nono formal. “ Kedepan Pemkab Banyuwangi harus lebih berupaya agar terpenuhinya standart pelayanan minimal pendidikan dasar,kemudian terus meningkatkan SDM baik pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan sefrta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang standart, “ ucap Ismoko. Saran dan masukan DPRD terhadap urusan kesehatan, Pemerintah Daerah kedepan harus dapat melengkapi sarana prasarana Puskesmas rawat inap yang standart, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis yang ideal di masing-masing RSUD, termasuk perawat dan tenaga administrasi. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. DPRD mendorong perangkat daerah yang menangani pekejaan umum dan penataan ruang agar lebih optimal mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan fasilitas publik, khususnya di daerah tujuan wisata maupun pusat-pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi sehingga secara kualitas maupun kuantitassemakin baik. Urusan ketenagakerjaan, DPRD mendorong kinerja urusan tenaga kerja agar lebih optimal agar dapat mengurangi angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu Pemkab Banyuwangi diharapkan terus melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja agar lebih terampil dan profesional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran, diharapkan ada kebijakan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam mengisi bursa kerja yang ada di Banyuwangi. Urusan Lingkungan Hidup, DPRD berharap kedepan Pemkab Banyuwangi dapat menyiapkan SDM yang memiliki sertifikasi analisis lingkungan hidup. Intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengusaha untuk menggugah kesadaran dan peduli terhadap lingkungan, agar tercipta lingkunagn yang bersih, sehat, indah dan nyaman. Pemkab Banyuwangi juga diharapkan untuk segera memprioritaskan belanja modal untuk pengadaan lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang standart di beberapa wilayah. Sementara Bupati H.Abdullah Azwar Anas menanggapi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2017 dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jeri payah seluruh anggota DPRD hingga pembahasan LKPJ dapat terselesaikan. “ Seluruh masukan, saran dan catatan dewan dalam rekomnedasi ini dapat saya terima, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya, “ pungkas Bupati Anas.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK