DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    UNDANG MITRA KERJA, KOMISI I DPRD BANYUWANGI BEDAH LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.

    Pasca penyampaian Nota Penjelasan Bupati Banyuwangi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2017. Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, terkait dengan LKPJ Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2017. “ Kita undang hadirkan SKPD mitra kerja Komisi I dalam rangka membedah satu persatu hasil kegiatan dan anggaran yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, “ ucap Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda saat dikonfirmasi Majalah Parlemen, Selasa (10/04/2018) di Gedung DPRD. Ficky Septalinda mengatakan, mitra kerja Komisi I diantaranya, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu. “ Seluruh mitra kerja, hadir memenuhi undangan Komisi I, “jelasnya. Menurut politisi perempuan PDI-Perjuangan ini, secara umum hasil kinerja SKPD di tahun 2017 cukup baik, penyerapan anggaran rata-rata mencapai 100 persen. Namun demikian SKPD diminta untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya. “ Kinerja SKPD tahun 2017 cukup baik, yang mengembirakan ada empat SKPD mendapatkan reward, “ungkap Ficky Septalinda. Dalam rapat kerja pembahasan LKPJ tahun 2017, komisi I minta kepada BKD untuk menata ulang penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kinerja kurang optimal, agar kinerjanya bisa lebih produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain penataan ulang PNS, Komisi I berharap program pemberdayaan desa lebih intens dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana progres inovasi-inovasi desa terhadap.masyarakat. “ Program pemberdayaan desa, kami minta kedepan harus ada kinerja kalaborasi antar instansi, “ pintanya. Terkait proses perijinan di Kabupaten Banyuwangi perlu ada peningkatan Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan standart pelayanan perijinan yang efisien, mudah dan terintegrasi, tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik “ peningkatan kapasitas SDM perijinan perlu adanya pendampingan dari akademisi, “ ucap Ficky Septalinda. Hasil rapat kerja komisi I terkait LKPJ tahun2017, akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk dijadikan bahan pembahasan selanjutnya.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK
    0