DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    MENJELANG AKHIR TAHUN TIGA RAPERDA DISAHKAN MENJADI PERDA

    BANYUWANGI – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) antara lain Raperda tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Perlindungan Tanaman Kelapa dan Raperda tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi disahkan menjadi Peraturan Daerah, Jum’at (08/12/2017).

    Pengambilan keputusan terhadap ketiga Raperda tersebut, digelar dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio,SH.MH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE, serta Wakil Ketua DPRD lainnya, Ismoko.

    Juga hadir dalam rapat paripurna Bupati Banyuwangi, H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Daerah,Drs. Djadjat Sudrajat, Jajaran Kepala SKPD,Camat Dan Lurah se Banyuwangi.

    Ketua Pansus Raperda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ficky Septalinda,SE dalam laporannya menyampaikan, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar barang milik negara atau daerah wajib dikelola dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya, serta digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

    Teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

    “ Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah ini, diharapkan tercipta kepastian hukum pelaksaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Banyuwangi ,” ucap Ficky Septalinda dihadapan rapat paripurna.

    Juru bicara Pansus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa di Banyuwangi, Sugiarto,SE dalam laporannya menjelaskan, tanaman kelapa di Banyuwangi sudah tidak lagi indah seperti dulu. Kebutuhan akan daun kelapa atau janur, yang  semula hanya sekedar untuk kepentingan ritual keagamaan dan kegiatan lainnya oleh perorangan di masyarakat lokal.  Sejak 15 (lima belas) tahun terakhir telah menjadi komoditi bisnis yang cukup  dominan di Banyuwangi.

    Maka dampak yang mengiringi, terjadi kejahatan pencurian daun tanaman kelapa yang merajalela, pengambilan daun kelapa oleh pemilik, mengabaikan produk pokoknya yakni buah kelapa yang juga memiliki nilai ekonomis. Sehingga secara drastis produk buah kelapa di Banyuwangi menurun pada level mengkhawatirkan.

    Atas dasar tersebut, Peraturan Daerah ini disusun dan disahkan agar ada pengaturan pemanfaatan secara rijig dituangkan. Pemberian sanksi yang tegas dan mengikat menjadi halmendasar dalam Perda .

    “ Betapapun sempurnanya sebuah regulasi tanpa upaya penegakan hukum yang serius, maka tidak akan berdampak pada problem yang sedang terjadi. Oleh sebab itu saya mengajak semua pihak sesuai tugas dan fungsinya untuk bersama-sama melakukan upaya nyata dalam rangka perlindungan tanaman kelapa ,” tegas Sugiarto.

    Selanjutnya dalam laporan Pansus Raperda Perlindungan TKI Kabupaten Banyuwangi, Eko Hariyono,S.Pd mengatakan, roh Peraturan Daerah ini, esensinya ada pada upaya proteksi secara sosial kemanusiaan dan antisipasi tracfiking bagi TKI asal Banyuwangi.

    Realita yang sering terjadi adalah terabaikannya hak-hak dasar TKI, baik dari kegiatan pendaftaran, penempatan sampai dengan pasca kegiatan. Bahwa terlantarnya TKI, tercabutnya hak dasar mulai pra kegiatan sampai pasca kegiatan menjadi problem yang sering muncul dan menjadi masalah panjang yang tidak tuntas.

    “ Perda ini menjadi rujukan kita semua untuk  melakukan upaya perlindungan TKI secara nyata  ,” ucap Eko Hariyono.

    Sementara Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD telah mampu menyusun serta menyelesaikan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif.(Humas DPRD Banyuwangi)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK