DPRB Kab. Banyuwangi

Selamat Datang

di Website Resmi DPRD Kab. Banyuwangi

Anggota DPRD Kab. Banyuwangi

Visi


"Menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang Terpercaya,Kreatif dan Aspiratif"

  • Main Menu
  • Bagaimana Menurut anda tentang kinerja DPRD Kab. Banyuwangi?".

    • Setuju
    • Tidak Setuju
    ×

    Pansus: Raperda Koperasi Tunggu Uji Materi UU No. 17 Tahun 2012

    Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi kerakyatan, maka dari itu semangat dan spirit pengembangannya perlu terus dipacu agar terus tumbuh dan berkembang. Dorongan itu harus dimiliki oleh masyarakat, secara kuantitas dan kualitas koperasi di Kabupaten Banyuwangi terus berkembang, upaya itu akan terus dilakukan melalui pembinaan terutama dalam hal fasilitasi permodalan serta penegakan peraturan koperasi supaya perkembangannya bisa cepat dan positif.


    Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.


    Didalam nota pengantar raperda Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, keci dan menengah, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan gambaran singkat mengenai dasar pemikiran dan pertimbangan substantif atas penyusunan Raperda tersebut. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan rakyat melalui Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah diperlukan regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya, karena mereka sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja.


    Pemerintah Daerah juga berkeinginan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam bentuk pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu menjadi usaha yang kuat, tangguh dan mandiri.


    Adapun tujuan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian di Kabupaten Banyuwangi yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.


    Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.


    Sedangkan Pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk, pengembangan kelembagaan dan pendidikan, pelatihan dan penelitian Koperasi. Bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Memperkokoh permodalan dan pembiyaan Koperasi serta bantuan pengembangan jaringan uasaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya. Bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi. Begitupun juga dengan usaha mikro, kecil dan menengah.


    Sementara dalam sidang paripurna pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pemberdayaan Koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah yang diajuhkan oleh eksekutif.


    Fraksi Demokrat memberikan saran untuk menungguh hasil uji materi yang diajukan pemangku kepentingan terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 sebagai penganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

    Begitupun juga dengan Fraksi Golkar menyarankan untuk menunda pembahasan Raperda tersebut dikarenakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menterinya belum diundangkan.

    Sementara Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, Ismoko menyampaikan kepada Tabloid Parlemen, untuk pembahasan Raperda tersebut ditunda sambil, menunggu koordinasi dengan Pemerintah Daerah selaku pengusul. Ini dikarenakan belum tepatnya dasar hukum yang dipergunakan untuk penyusunan Raperda, setelah dicermati dalam rapat internal Pansus, konsideran dasar hukum yang digunakan sudah tepat, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.


    Tapi dalam naskah akademik landasan idealnya masih mempergunakan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang erkoperasian. ”Kalau dasar hukumnya tidak tepat, kita tidak berani membahas,” ucap Ismoko.


    Sehingga dalam Draf Raperda yang disampaikan oleh eksekutif tidak tercantum pasal yang mengatur tentang tata cara perijinan mendirikan Koperasi. Perda Koperasi Penting, Cukong Modus Usaha Berkedok Koperasi Hilang Pembahasan Raperda Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan respon positif dari masyarakat.


    Seperti disampaikan, Ir. Ira Stephani Rawung, MM, mantan anggota DPRD Banyuwangi periode 2004-2009. Pada intinya penyusunan Raperda Pemberdayaan Koperasi.usaha kecil,mikro dan menengah yang sedang dibahas saat ini, harus berpihak kepada masyarakat dan membawa iklim usaha Koperasi sehat dan berkembang.


    Jangan sampai Raperda yang akan dibahas tersebut, isi aturan selama ini belum berpihak pada masyarakat atau anggota, melainkan masih berpihak kepada pemilik modal yang melakukan usaha berkedok Koperasi.


    Regulasi tentang ijin Pendirian Koperasi harus tertuang dalam Raperda,dengan harapan Koperasi yang berada di Kabupaten Banyuwangi betul-betul menjalankan azas dan tujuan koperasi Roh Koperasi itu sendiri. (TP5-Y)

    • TERBARU
    • TERPOPULER
    • ACAK